“Nah ini semua sebetulnya merupakan ranah yang harus diproses hukum oleh KPK sesuai amanat konstitusi dan amanat reformasi,” tegas Marwan.
Menurut Marwan, OTT terhadap sejumlah kepala daerah yang dilakukan KPK tetap merupakan bagian dari pemberantasan korupsi. Namun, dia menilai langkah tersebut seharusnya hanya menjadi sebagian kecil jika dibandingkan dengan banyaknya perkara korupsi yang harus ditangani.
“Tapi itu seharusnya sebagian kecil dari dibanding berbagai kasus yang sangat banyak terjadi, terutama dilakukan oleh Jokowi Jodo dan menteri-menterinya,” pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa sejumlah spanduk yang berisi kritik dan tuntutan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu spanduk bertuliskan, “Adili Jokowi. Usut Kasus Ijazah, kasus korupsi dan OCCRP.”
Spanduk lainnya memuat tuntutan terhadap Gibran dengan tulisan, “Makzulkan Gibran Anak Haram Konstitusi, Administrasi Cacat Persyaratan Tidak Layak Jadi Wapres”.
Beberapa tokoh juga turut hadir dalam aksi ini, seperti Ketua Forum Purnawirawan Perjuangan Indonesia (FPPI) Kolonel (Purn) Sugeng Waras, hingga Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru