Sementara itu, menurut dia, skenario gradual break akan membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
“Gradual break justru ideal karena akan segera ditindaklanjuti dengan kesepakatan proses pemakzulan DPR,” ujarnya.
Dalam artikelnya, Rizal bahkan menggunakan istilah keras berupa “tekan, geruduk, dan kepung DPR” untuk menggambarkan bentuk tekanan politik yang menurutnya diperlukan agar aspirasi mengenai pemakzulan Gibran memperoleh perhatian.
Ia berpendapat bahwa pengalaman berbagai gerakan politik menunjukkan aspirasi publik tidak selalu menghasilkan perubahan tanpa adanya tekanan massa.
“Tidak ada jalan lain selain tekan, geruduk, dan kepung DPR,” tulisnya.
Rizal juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo perlu memberikan ruang bagi proses konstitusional apabila terdapat persoalan serius terkait posisi Gibran.
Ia bahkan memperingatkan bahwa apabila Prabowo dianggap terus melindungi Gibran, tekanan politik dapat diarahkan kepada keduanya.
“Prabowo harus membantu memberi jalan pemakzulan, jika tidak, maka gerakan rakyat semesta akan menjadikan Prabowo-Gibran sebagai sasaran satu paket pelengseran. Bukan hanya Gibran, tetapi Prabowo juga,” tulis Rizal.
Di bagian akhir artikelnya, Rizal menyampaikan penilaian politiknya terhadap kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Ia menyebut terdapat penilaian di tengah masyarakat bahwa keduanya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara.
Rizal menegaskan bahwa persoalan Gibran, menurut pandangannya, harus diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
“Gibran wajib dimakzulkan melalui proses DPR, MK, dan MPR,” tulisnya.
Beri Komentar