BANDA ACEH – – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali mendesak Nusron Wahid untuk mundur dari jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Alasannya, dia meyakini Nusron mengetahui adanya praktik korupsi di kementerian yang dipimpinnya. “Ndak mungkin tidak tahu. Kalau tidak tahu, dia salah sebagai menteri, harus mundur. Kok tidak tahu ada begitu? Dirjen, orang yang setiap hari melapor ke Dirjen itu kan sebelum buat keputusan, lapor. Tidak boleh tidak buat keputusan sendiri,” kata Mahfud dalam siniar YouTube Mahfud MD Official, Rabu (23/9).
“Tidak bisa tidak tahu-menahu. Harus tahu. Kalau betul tidak tahu-menahu, ya kalau betul tidak tahu-menahu, dia berarti tidak tidak punya anu di situ, tidak punya kapasitas untuk memimpin itu,” sambungnya.
Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 6 dan Nomor 8 Tahun 2001, kata Mahfud, yang terkait Etik Kehidupan Berbangsa dan Rekomendasi Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Nusron layak dinonaktifkan. “Ketetapan MPR Nomor 6 dan Nomor 8 Tahun 2001. Mundur atau dinonaktifkan secara administratif. Pidananya nanti tunggu panggilan, kan begitu,” ujarnya.
Mahfud juga mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum memeriksa Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari delapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdapat orang kepercayaan Nusron dan satu Dirjen Kementerian ATR/BPN.
Ia pun khawatir terdapat negosiasi agar Nusron Wahid terlepas dari perkara tersebut. “Saya melihat proses di KPK ini terlalu panjang dramanya. Harusnya kan itu dulu yang dipanggil, diminta keterangan, kan? Kok malah tidak? Itu nanti bisa anu loh itu, bisa dinegosiasikan lagi itu. Kan tempat kita ini suka nego-nego, ‘ini selamatkan, ini selamatkan, ini selamatkan’. Akhirnya apa, hilang kasusnya,” tandasnya
Beri Komentar