Gibran Tak Segera Mundur, Aktivis 98 Khawatir Muncul Kekacauan Nasional

BANDA ACEH – Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.Aktivis 98 Jayadi Santoso mengkhawatirkan persoalan tersebut berkembang menjadi krisis Politik dan memicu kekacauan nasional apabila Gibran tidak segera mengambil sikap atas putusan kedua lembaga peradilan tersebut.

“Rakyat di bawah mulai bergerak meminta Gibran mundur. Kalau tidak segera muncul dikhawatirkan muncul gerakan massa lebih besar dan bisa memunculkan kekacauan nasional,” kata Jayadi kepada wartawan, Ahad (1/11/2026).

Menurut Jayadi, keputusan MK dan MA telah menimbulkan persoalan serius terhadap legitimasi politik dan konstitusional jabatan wakil presiden.

“Karena itu perlu ada langkah politik dan ketatanegaraan untuk menyelesaikan polemik tersebut,” paparnya.

Jayadi berpandangan, setelah munculnya dua putusan tersebut, secara de facto kedudukan Gibran sebagai wakil presiden sudah kehilangan legitimasi. Ia khawatir ketidakjelasan penyelesaian persoalan ini akan memperbesar ketegangan politik dan menimbulkan ketidakpastian dalam pemerintahan.

Ia juga mendesak DPR segera menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Selanjutnya, MPR didorong menjalankan kewenangan konstitusionalnya apabila proses hukum dan politik menyimpulkan terdapat alasan pemberhentian wakil presiden.

Bagi Jayadi, penyelesaian persoalan ini bukan semata-mata menyangkut masa depan politik Gibran, melainkan juga kepastian hukum dan stabilitas nasional.

Polemik ini bermula dari putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tamat SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi juga menyoroti dokumen certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

MK menyatakan:

“Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri.”

Banda Aceh

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Kota Langsa

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Bali

14.00 WITA

32 °C

Berawan

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Udara Kabur

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

34 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Timur

14.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Lampung

12.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

29 °C

Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Riau

13.00 WIB

30 °C

Udara Kabur

Sumatera Selatan

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

12.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

12.00 WIB

36 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)