Jayadi menegaskan, Presiden Prabowo sebagai kepala negara harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan ilegal yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas pemerintahan.
Menurut dia, pengusutan secara terbuka juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Polri harus membuktikan bahwa penegakan hukum tidak dipengaruhi hubungan kedekatan, loyalitas politik, ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Ia meminta penyidik bekerja profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila bukti mengarah kepada Jokowi atau pihak lain, penyidik harus berani memeriksa dan mempertanggungjawabkan seluruh hasil penyelidikan kepada publik.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Jokowi. Ini soal hukum dan keamanan negara. Kalau ada bukti bahwa seseorang memerintahkan penyadapan terhadap Presiden, siapa pun orangnya harus diproses. Jangan ada yang kebal hukum,” pungkas Jayadi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru