Arifki menambahkan, sikap kritis PDIP dan Partai Demokrat terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran juga perlu dibaca dalam konteks kalkulasi politik di parlemen.
Menurutnya, dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme DPR bukan semata-mata menyangkut prosedur ketatanegaraan, melainkan juga membuka ruang pembicaraan mengenai konsekuensi politik terhadap posisi wakil presiden.
“Kalau sampai terjadi perubahan posisi wakil presiden, tentu akan muncul ruang kontestasi baru. Partai-partai politik memiliki kepentingan untuk ikut menentukan arah dan figur dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya. Dalam politik, tidak ada ruang kekuasaan yang benar-benar kosong tanpa diperebutkan,” kata Arifki.
Lebih jauh, Arifki menilai dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi juga berpotensi memberikan keuntungan bagi masyarakat sipil apabila berujung pada keretakan politik secara terbuka.
Pasalnya, dinamika politik pascapemilu selama ini dinilai belum sepenuhnya melahirkan kekuatan oposisi yang konsisten. Hubungan partai-partai politik dengan pemerintah masih memperlihatkan berbagai bentuk kompromi dan akomodasi.
Karena itu, keretakan hubungan Prabowo-Jokowi berpotensi membuka ruang terbentuknya poros penyeimbang baru di luar pemerintahan.
“Bagi masyarakat sipil, pecahnya koalisi Prabowo-Jokowi justru bisa menjadi berkah karena membuka peluang lahirnya oposisi baru. Selama ini, fungsi oposisi belum maksimal dikelola oleh PDIP maupun kelompok politik lainnya yang terkadang masih menunjukkan sikap setengah hati terhadap pemerintah,” pungkasnya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru