BANDA ACEH -Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan Politik nasional sekaligus membuka ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan diri dari bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai, masa depan politik Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan konstitusi, tetapi juga menyangkut kalkulasi kekuasaan, kepentingan partai politik di parlemen, serta konfigurasi politik menjelang Pilpres 2029.
Menurut Arifki, apabila Gibran kehilangan jabatan wakil presiden, Prabowo berpotensi memiliki ruang konsolidasi politik yang lebih leluasa. Kondisi tersebut sekaligus dapat mengurangi irisan kepentingan politik dengan Jokowi yang selama ini memiliki modal elektoral dan jaringan politik tersendiri.
“Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029,” ujar Arifki kepada wartawan, Senin, 9 November 2026.
Meski demikian, keluarnya Gibran dari pemerintahan juga memiliki konsekuensi politik bagi Prabowo. Sebab, selama ini polemik seputar Gibran menjadi salah satu isu yang menyerap perhatian kelompok kritis terhadap pemerintah. Jika Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan, sasaran kritik politik berpotensi bergeser lebih langsung kepada Prabowo.
“Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo,” katanya.
Di sisi lain, partai-partai politik di parlemen juga memiliki kalkulasi tersendiri terhadap posisi Gibran. Arifki melihat putra Jokowi tersebut berpotensi menjadi salah satu kompetitor dalam kontestasi politik 2029.
Selain faktor usia yang relatif muda, Gibran juga memiliki popularitas serta membawa nama besar Jokowi yang masih menjadi bagian dari dinamika politik nasional.
“Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029. Karena itu, persoalan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari persaingan memperebutkan masa depan kekuasaan,” jelasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru