SABANG – Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Suradji saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang Tahun 2026, yang turut dihadiri Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, unsur Forkopimda serta sejumlah undangan lainnya, di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, MPU memiliki kedudukan strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.
“Ulama dan umara harus berjalan seiring, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus terjaga, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam,” kata Suradji.
Ia juga menyoroti pentingnya peran MPU dalam memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di Kota Sabang, khususnya sektor pariwisata dan olahraga, agar tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam.
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Aceh, Sabang diharapkan mampu menerapkan kearifan lokal yang menjunjung nilai-nilai keislaman, sekaligus memastikan penyelenggaraan kegiatan olahraga tetap memperhatikan norma dan ketentuan syariat.
“Sabang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Aceh. Karena itu, kita berharap setiap kegiatan pariwisata maupun olahraga tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Di sinilah peran MPU untuk memberikan masukan dan mengingatkan pemerintah, sehingga penerapan syariat Islam dapat berjalan secara menyeluruh,” tegas Suradji.
Sementara itu, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, dalam arahannya menekankan bahwa ulama yang tergabung dalam lembaga MPU memiliki peran penting sebagai mitra sejajar pemerintah dalam mengawal kebijakan daerah. Keberadaan MPU yang memiliki landasan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan qanun kekhususan Aceh diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan kebijakan pemerintahan dan pembangunan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam.
“Maka di sinilah peran ulama sangat penting dan kami sangat mengharapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajarannya agar bisa terus menjadikan MPU Kota Sabang khususnya sebagai mitra dalam berkomunikasi dan tentunya dalam mengambil ide-ide untuk melahirkan kebijakan-kebijakan di dalam menjalankan pemerintahan di Kota Sabang secara khusus,” ujarnya.






















































































































Komentar Terbaru