Ini yang menjadi pertanyaan besar bagaimana sebuah TKP kasus pembunuhan yang juga merupakan ruang publik Rest Area tol sampai harus ditutup.
Belum lagi kejanggalan kejanggalan lainnya berupa matinya CCTV, padahal tempat kejadian perkara adalah jalan tol yang banyak terpasang CCTV.
Kuasa hukum keluarga korban dan Tim Independen yang sudah dibentuk untuk kasus ini harus bersikap pro aktif untuk menginvestigasi kembali kasus ini.
Bagi Jaksa Agung M Burhanuddin ini sebetulnya momentum yang sangat tepat untuk meminta jajarannya bekerja lebih keras lagi untuk mendalami lebih lanjut kasus ini. Karena kasus KM 50 ini adalah kasus besar yang telah merenggut nyawa 6 orang anak manusia tak berdosa yang masih belum jelas apa kesalahan mereka sampai harus terbunuh.
Kasus KM 50 ini juga mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat yang memberikan catatan Human Rights bagi Indonesia. Kita sangat berharap negara dalam hal ini pihak Kejaksaan Agung memberi atensi khusus terhadap kasus ini.
Bangsa Indonesia akan sangat berterima kasih kepada Jaksa Agung ST Burhanudin jika di sisa masa jabatannya sebagai Jaksa Agung membentuk Task Force pencari fakta baru KM 50 sehingga ditemukan fakta baru dan akhirnya dapat mengajukan banding kasasi kasus ini kembali.
Harapan itu masih ada. Apakah kini publik pencari keadilan KM 50 dapat berharap dari Jaksa Agung ST Burhanuddin atau kebenaran kasus KM 50 akan tertutup selamanya karena ternyata Genk Sambo ada juga di kejaksaan. Semoga tidak.
(Penulis adalah pakar kebijakan publik Narasi Institute)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru