Debat-pertama-pilpres-2024-3-capres-ada-anies-Prabowo-ganjar.jpg” width=”640″/>BANDA ACEH – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin memandang calon presiden (capres) hanya memberikan janji manis dalam forum yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Menurutnya, ketiga capres memaparkan program visi misinya dan masih bersifat normatif.
Ujang menuturkan di masa kampanye para capres menebar janji sah-sah saja menyesuaikan kelompok yang dihadapi.
“Semuanya berbasis pada siapa yang dihadapi kalau pengusaha Kadin visi misi disesuaikan. Kalau yang dihadapi guru ataupun petani berbeda lagi kepentingan visi misinya,” katanya kepada Tribun Network, Sabtu (13/1/2024).
Ujang mengatakan janji-janji capres tersebut bertujuan untuk sekadar mengambil simpati pengusaha.
Menarik suara dari kelompok anggota Kadin, imbuh dia, cukup signifikan soal realisasi lihat nanti.
Sebaliknya, kalangan pengusaha juga berharap memiliki kedekatan dengan penguasa demi kelancaran bisnisnya.
“Kalau pengusaha itu kan cenderung ingin usahanya lancar, ingin nempel kepada kekuasaan, lalu buruh tidak banyak protes. Lalu mendapatkan untung banyak,” ungkapnya.
Dosen Universitas Al-Azhar itu menyampaikan bahwa wajar apabila para capres sebatas membicarakan hal-hal yang menguntungkan bagi pengusaha.
Para capres dinilainya enggan berbicara masalah utang negara yang angkanya mencapai Rp8 ribu triliun lebih.
“Saya melihat mengapa tidak para capres tidak berbicara utang, mungkin karena masalah tersebut sensitif dan membahas itu menjadi sesuai yang alergi bagi capres ataupun bagi pengusaha,” urai Ujang.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyebut kalangan pengusaha berharap calon presiden yang terpilih nanti dapat memperhatikan isu pembangunan di daerah.
Dia mengatakan kebijakan di daerah sering kali berbeda dengan kebijakan di pemerintah pusat.
Hal tersebut dinilai dapat menyebabkan kesenjangan, lantaran pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah.
“Kami selalu mendapatkan kebijakan di daerah yang terkadang berbeda dengan kebijakan pusat,” ujar Diana.
Karena itu, diharapkan pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan di daerah.
Ia mencontohkan, pembangunan di DKI Jakarta yang lebih pesat dibandingkan dengan pembangunan di daerah.
“Pembangunan di DKI Jakarta yang mampu membuat pelaku usaha memiliki daya saing global dan talenta unggul juga perlu diimplementasikan pada pembangunan di daerah,” tutur Diana.
Ia menyampaikan, dunia usaha di daerah juga dapat turut mendorong pembangunan Visi Indonesia Emas 2045.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru