BANDA ACEH – PDIP mengaku kasihan dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang dipaksa menjadi influencer Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Politisi PDIP Deddy Sitorus menyebut Prabowo Subianto terkesan diremehkan lantaran harus mempromosikan calon gubernur Jawa Tengah di tengah pekerjaannya sebagai Presiden.
Kata Deddy Sitorus, dari pandangan PDIP Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara terkesan diremehkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena disuruh untuk mempromosikan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di tengah kunjungannya ke Merauke.
PDIP mengaku hati mereka tersakiti melihat Presiden RI dibuat seperti itu.
Hal itu diungkapkan Deddy Sitorus dalam konferensi pers bersama PDIP yang digelar Kamis (28/11/2024).
“Kami bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya seorang Presiden,”
“Bayangkan seorang Presiden setelah kunjungan kerja di hari Minggu untuk ke Marauke harus terbang ke rumah seorang mantan Presiden dan kemudian kesan kami dipaksa untuk menjadi influencer calon gubernur, hati kami tersakiti,” ucapnya.
Oleh karenanya, Deddy Sitorus mengimbau agar para pendukung Prabowo Subianto agar mendesak Presiden untuk memutus syahwat seorang Jokowi.
Caranya kata Deddy Sitorus yakni harus mengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Selain itu PDIP juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dievaluasi.
Pasalnya Listyo adalah orang paling bertanggungjawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.
Hal itu disampaikan dalam jumpa pers yang turut dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Deddy awalnya menyampaikan, jika Pemilu Indonesia kemarin termasuk Pilkada adalah Pemilu yang paling cacat karena ulah Joko Widodo atau Jokowi.
“Budaya Politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya,” kata Deddy.
Menurutnya, dengan adanya hal itu, akhirnya digerakanlah Partai Cokelat yang menjadi kosakata baru dalam perpolitikan Indonesia masa kini.
“Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi II maupun Komisi III juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” ucap dia.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru