Ketika melihat drama pemberedelan ini, kita mempertanyakan ke mana sebenarnya arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Baru saja ia membentuk Kementerian Kebudayaan, sebuah langkah yang seharusnya membawa angin segar bagi dunia seni dan kebebasan berekspresi, tapi malah melakukan penggembokan.
Kementerian Kebudayaan yang baru lahir mestinya melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan performa berkebudayaan yang transparan, membuka diskusi, dan mendukung seni sebagai medium refleksi sosial. Namun, justru kasus pemberedelan seperti ini —yang mencederai kebebasan berekspresi— menciptakan paradoks terhadap semangat yang katanya ingin dibangun pemerintah.
Bukannya memberangus karya tersebut, sebaiknya Presiden Prabowo memanfaatkan pameran lukisan yang langka ini sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya berbeda: fokus pada perbaikan nyata seperti penyediaan makanan bergizi, kemandirian pangan, dan pemberantasan korupsi.
Lebih jauh lagi, karya Yos Suprapto sebenarnya lebih banyak mengkritik pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo, yang dianggap gagal mengurus program kedaulatan pangan, serta penggunaan PDIP sebagai kendaraan politiknya.
Seni semacam ini, alih-alih dipandang sebagai ancaman, seharusnya dilihat sebagai pengingat untuk tetap berada di jalur yang benar dalam mengelola bangsa dan negara.
(Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Qur’an)

















































































































