2. Pleger dan atau medelpleger (pelaku/ para maling) pencurian gulungan kabel beda perlakuan ketika tertangkap dan akibat kerugian negara nominal hanya jutaan rupiah, yang beda kelas? Maka para pencuri pagar, karena orang-orang rendahan (blue collar crime) dan kejahatannya kasar mata sulit untuk disembunyikan.
Dan yang sebenar-benarnya, andai diakumulasi hasil para maling white collar crime selama bangsa ini merdeka, atau sekedar orba sampai orde reformasi khususnya di era Jokowi, nominal kerugian negara bisa mencapai ribuan triliunan, yang deskripsinya melalui estimasi sementara, uang korupsi dimaksud dapat digunakan sebagai anggaran untuk membangun 10 IKN (Ibu kota Negara) atau lebih, atau sejumlah puluhan kota besar provinsi berikut berbagai fasilitas, plus biaya gratis pendidikan sekolah seluruh anak bangsa sejak TK sampai perguruan tinggi, demi memenuhi amanah pasal wajib belajar Jo. Pasal 31 UUD. 1945.
Maka, patut kah keadilan sebagai subtansial dari puncak tertinggi daripada ketiga fungsi hukum tersebut dihapuskan dengan suara representatif 2/3 dari 580 wakil rakyat, atau hakikat keadilan kalah oleh sebab voting.
Sehingga mengutif teori OTSJUBEDIL ( Objektif Terstruktur Sistematis Jujur Benar dan Adil, berikut satire atau majas yang menyertainya dengan istilah dari Aktivis Muslim kawan dekat Penulis/Pengamat Prof Dr. Eggi Sudjana kepada pengusul “pemaksaan” diskresi politik dengan menggunakan voting atau tanpa voting, siapapun orang atau jabatannya berikut pemilik kebijakan, disampaikan majas kepada mereka “sebagai intelektual tapi oon” Atau amat layak dan bijak filosofi Sang Imam Besar negeri ini Dr. Habib Rizieq Shihab yang vokal mencetuskan perlawanan terhadap teori revolusi mental yang realitas praktik dan hasilnya adalah kerusakan mentalitas bangsa, dengan metode Revolusi Akhlak atau mengajak kebangkitan moralitas terhadap seluruh bangsa.
Serta andai saja penguasa legislatif atas usulan petinggi eksekutif kontemporer, tega melupakan prinsip teori Jas Merah terhadap sejarah hancur sebuah negara oleh sebab para penguasa (raja-raja) hedonist.
Dan andai ternyata penguasa rezim berhasil mem-pressur dan kerdilkan adagium bijak dari para filosof Yunani, bahwa yang dapat menyelamatkan dan mensejahterakan atau membahagiakan manusia, maka bangsa (rakyat) di negara dimaksud harus menjadikan status hukum sebagai yang superior (salus populi supreme lex esto).
Kembali kepada wacana Yusril dengan wacana hukum atas dasar United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 7/2006 tentu pastinya penguasa di bidang hukum (Yusril Cs) jangan terburu-buru bak kebelet pipis, karena para stakeholder (penguasa dibidang hukum) membutuhkan kepastian hukum (legalitas), pengkajian dan pendalaman terlebih dahulu (observasi dan kompleks) diawali hakekat tujuan berdirinya negara RI sebagai salah satu dasar sumber hukum nasional negara kita dan dikaitkan unsur daripada sila KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAYAT INDONESIA juga menganalisa dan hormati sistim konstitusi UUD. 1945 dengan doktrin hukum “semua orang sama dihadapan hukum (equality before the law), lalu bagaimana menyelaraskan agar hindari overlap terhadap eksistensi prinsip-prinsip keberlakuan sistim hukum yang hirarkis dan banyak di bawahnya, yaitu; Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tipikor, Good Government principle, KUHAP dan Pasal 52 KUHP tentang penambahan sanski hukuman kepada para apartur negara yang melakukan penyelewengan fungsi dan tugasnya? Tentu ada benang merah amandemen UUD. 1945? Karena berdampak kausalitas dengan sistim hukum dibawahnya?
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru