Setelah pemangkasan anggaran ini, BPK menyatakan akan memprioritaskan sejumlah kegiatan pemeriksaan. “Pemeriksaan yang masih kami anggarkan, artinya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang diusulkan, adalah pemeriksaan yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan untuk diperiksa BPK,” kata Bahtiar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Februari 2025.
Ia mengungkapkan, efisiensi anggaran sebesar Rp 1,38 triliun itu akan menyasar belanja barang BPK. Rinciannya, belanja operasional dipangkas 47,42 persen dari alokasi awal Rp 670,62 miliar menjadi Rp 352,61 miliar.
Lalu, belanja pemeriksaan dipangkas 49,40 persen dari alokasi awal sebesar Rp 1,3 triliun menjadi Rp 657,99 miliar. Kemudian belanja nonpemeriksaan juga dipangkas 51,24 persen, dari Rp 718,06 miliar menjadi Rp 350,16 miliar.
Sementara itu, belanja pegawai BPK tidak terdampak efisiensi anggaran untuk memenuhi hak para pegawai. “Sehingga tetap anggaran yang dialokasikan Rp 3,325 triliun,” ujar Bahtiar.
