UPDATE

OPINI
OPINI

Yang Penting Timnas Makan di Istana, Rakyat Makan di UGD

DI Tengah tekanan inflasi pangan, lonjakan harga beras, dan beban utang negara yang terus membengkak, kemenangan Tim Nasional (Timnas) U-23 Indonesia di ajang olahraga regional menjadi sebuah hiburan nasional.

Banyak masyarakat menyambut kemenangan itu dengan sukacita—wajar, mengingat kondisi kehidupan sehari-hari semakin menekan. Namun, bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para atlet, khususnya pemberian jam tangan mewah bermerek Rolex oleh Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, menimbulkan diskursus publik yang lebih dalam dari sekadar rasa bangga: ini bukan sekadar soal hadiah, tetapi soal prioritas dan keadilan sosial.

Sebagai sebuah aksi simbolik, pemberian jam mewah mungkin dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap prestasi. Namun, simbol tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi dan sosial masyarakat yang menyaksikannya. Ketika sebagian besar rakyat Indonesia harus berjibaku memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan tiga kali sehari, hadiah yang bernilai ratusan juta rupiah itu menjadi kontras yang mencolok—seolah mempertegas ketimpangan yang telah lama dirasakan.

Ironisnya, dalam waktu yang hampir bersamaan, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah dasar, yang justru memunculkan persoalan serius. Beberapa laporan menyebutkan adanya kasus keracunan massal yang diduga berasal dari konsumsi makanan program tersebut. Fenomena ini bukan hanya menyingkap kelalaian teknis atau pengawasan gizi, melainkan mencerminkan ketidakseimbangan dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan kebijakan publik yang menyentuh kehidupan masyarakat kecil secara langsung.

Program MBG memang dimaksudkan sebagai intervensi gizi bagi anak-anak sekolah dari kelompok masyarakat bawah. Namun, dengan alokasi anggaran yang sangat minim, yakni sekitar Rp10.000 per anak per hari, muncul pertanyaan besar tentang keseriusan negara dalam menjamin kualitas makanan bagi generasi penerus bangsa. Ketika program intervensi gizi justru menyebabkan anak-anak harus mendapatkan perawatan medis di Unit Gawat Darurat, maka persoalannya tidak lagi berada pada ranah teknis, tetapi menyentuh fondasi etika pengelolaan negara.

Kondisi ini memperlihatkan gejala sistemik dari model pemerintahan demokrasi kapitalistik yang lebih menekankan pada pencitraan daripada keberlanjutan kebijakan publik. Dalam sistem ini, perayaan simbolik dan seremonial kerap menjadi wajah utama negara. Kunjungan menteri ke rumah mewah untuk menjamu atlet, pemberian simbol kemewahan sebagai bentuk apresiasi, hingga peluncuran program populis yang viral di media sosial, menjadi hal yang jamak. Namun, ketika krisis muncul dalam implementasi kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, negara seringkali absen atau lamban dalam merespons.

Fenomena ini patut dikritisi secara mendalam. Pemberian apresiasi kepada atlet nasional memang penting, tetapi bukan berarti dilakukan dengan mengorbankan sensitivitas sosial. Pemimpin seharusnya memperlihatkan kedekatan dengan rakyat bukan hanya pada tataran retorika atau seremoni, tetapi dalam bentuk kehadiran nyata dalam menjamin hak-hak dasar mereka—terutama pangan dan kesehatan. Dalam konteks ini, wajar jika sebagian masyarakat mempertanyakan apakah pemberian Rolex kepada atlet bersumber dari dana pribadi atau publik, serta apakah simbol kemewahan merupakan bentuk penghargaan yang paling etis di tengah ketimpangan ekonomi saat ini.

Dalam kerangka etika kepemimpinan Islam, pemimpin tidak dilihat sebagai figur yang membagi-bagikan hadiah mewah, tetapi sebagai ra’in—pengurus dan pelindung umat. Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Prinsip ini menempatkan pemimpin dalam posisi tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyat, bukan sebagai tokoh yang hanya muncul dalam momen simbolik tanpa kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negaranya mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, pelayanan kesehatan berkualitas, dan pendidikan yang bermutu. Prinsip distribusi kekayaan diatur secara ketat untuk menghindari konsentrasi harta di kalangan elit. Sumber-sumber daya alam, seperti tambang, minyak, dan hasil bumi, dikelola sebagai harta milik umum, bukan komoditas pasar yang tunduk pada kepentingan swasta atau korporasi.

Dengan mekanisme ini, negara dapat menjamin pembiayaan program-program sosial tanpa harus bergantung pada utang luar negeri atau pajak yang menjerat rakyat kecil. Program makan gratis dalam sistem Khilafah bukan hanya hadir sebagai pencitraan, tetapi sebagai kewajiban syar’i yang dijalankan dengan kualitas dan pengawasan yang ketat. Tidak mungkin negara Islam membiarkan rakyatnya keracunan karena kelalaian dalam distribusi makanan, sebab nyawa rakyat merupakan amanah yang berat di sisi Allah SWT.

Perbandingan antara sistem kapitalis dan sistem Islam tidak bermaksud meromantisasi masa lalu, tetapi membuka ruang diskusi rasional dan ilmiah bahwa ada alternatif dalam pengelolaan negara. Sistem kapitalis telah terbukti menempatkan nilai pada performa, pencitraan, dan akumulasi kekayaan, sedangkan sistem Islam menempatkan keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban sebagai pilar utama pemerintahan.

Sungguh menyedihkan jika bangsa yang begitu kaya sumber daya alam ini justru menyaksikan anak-anak sekolah mengalami keracunan massal karena jatah makan sepuluh ribu rupiah. Sementara itu, jam tangan mewah senilai ratusan juta rupiah dipajang sebagai simbol kemenangan atas pertandingan bola. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang dalam pertandingan, tetapi siapa yang bertanggung jawab ketika rakyat kalah dalam pertarungan hidup sehari-hari.

Kemenangan tim nasional tentu membanggakan. Semangat juang para pemain patut diapresiasi. Namun, kemenangan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari prestasi olahraga atau seremoni kenegaraan, melainkan dari keberhasilan negara dalam menjamin kehidupan rakyatnya dengan adil dan bermartabat. Tidak ada artinya selebrasi istana jika dapur rakyat tetap kosong. Tidak relevan Rolex di tangan atlet jika anak-anak desa harus bertaruh nyawa hanya untuk sepiring makan siang.

Oleh karena itu, perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan negara menjadi keniscayaan. Bukan sekadar mengganti pejabat atau mempercantik program, tetapi mengganti sistem yang melahirkan ketimpangan itu sendiri. Sistem yang menjadikan pencitraan lebih utama daripada substansi kebijakan. Sistem yang membuat rakyat diminta bersyukur atas program yang cacat, alih-alih mendapatkan perlindungan menyeluruh dari negara.

Sistem Islam kaffah yang diterapkan dalam bingkai Khilafah menawarkan solusi menyeluruh yang telah teruji dalam sejarah. Sebuah sistem yang tidak memisahkan moralitas dari kebijakan publik. Sebuah sistem yang menjadikan kepemimpinan sebagai amanah, bukan sebagai panggung untuk menampilkan simbol-simbol kemewahan. Dan yang paling utama, sebuah sistem yang tidak membiarkan satu nyawa rakyat pun terancam hanya karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

Kini saatnya publik tidak hanya menjadi penonton dari drama seremonial kenegaraan. Saatnya masyarakat menuntut keadilan, menagih tanggung jawab, dan membuka mata bahwa solusi sejati tidak datang dari ganti menu, ganti figur, atau ganti jargon. Solusi sejati datang dari pergantian sistem yang menjadikan rakyat sebagai subjek utama dari seluruh kebijakan. Bukan Rolex di pergelangan tangan, tapi keadilan di tangan rakyat. Dan keberkahan di setiap sudut negeri.

Wallahu a’lam bish shawab.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.