Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh perwakilan dari DPMG Aceh Besar tersebut, Rino Haruno dari pihak KPK RI mengingatkan, indikator transparansi bukan hanya sebatas unggahan dokumen ke ruang digital desa.
“Desa antikorupsi tidak hanya cukup dengan mengupload dokumen-dokumen administrasi. Laporan-laporan tersebut harus disertai dengan tanda tangan dan verifikasi dari inspektorat maupun dinas terkait sebagai bentuk validasi formal,” jelas Rino.
Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen serta integrasi data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen nyata terhadap prinsip antikorupsi.
Dengan adanya Monev II tersebut, diharapkan Gampong Lambheu dapat semakin memperkuat langkah-langkah strategis dalam membangun sistem pemerintahan desa yang terbuka dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus menjadi inspirasi bagi gampong-gampong lainnya di Aceh Besar.[]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru