Oleh: Refqi Safari, ST**
LEMBAGA Wali Nanggroe adalah salah satu keistimewaan Aceh yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lembaga ini lahir dari rekonsiliasi politik pasca-konflik panjang, sekaligus merupakan simbol identitas masyarakat Aceh yang memiliki sejarah perjuangan panjang, baik di ranah lokal maupun internasional.
Namun, dalam perjalanan waktu, fungsi Wali Nanggroe kerap dipersepsi ambigu: apakah sekadar simbol adat atau institusi yang benar-benar berperan dalam menjaga harmoni sosial-politik.
Dalam pandangan ulama karismatik Aceh, Abi Muslim At-Thahiri, lembaga Wali Nanggroe seharusnya dimaknai secara lebih substansial.
Tidak cukup diposisikan sebagai simbol seremonial, Wali Nanggroe harus tampil sebagai mediator, penengah, dan perekat sosial-politik di Aceh.
“Wali Nanggroe harus berfungsi seperti orang tua. Jika terjadi perselisihan antara DPRA dengan Gubernur, atau dengan pihak lain, maka beliau yang tampil sebagai mediator,” ujar Abi Muslim (23/9/2025).
Pernyataan ini menyiratkan kebutuhan mendesak akan penguatan peran lembaga tersebut di tengah fluktuasi politik dan sosial Aceh.
Wali Nanggroe sebagai Mediator dan Penjaga Harmoni
Sejarah Aceh tidak pernah lepas dari dinamika konflik. Sejak era kerajaan, kolonialisme, hingga masa modern, Aceh selalu menjadi ruang perjumpaan berbagai kepentingan.
Konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang baru mereda setelah lahirnya MoU Helsinki 2005 adalah salah satu tonggak penting.
Dalam kerangka perdamaian itu, lembaga Wali Nanggroe diposisikan sebagai representasi identitas dan perekat sosial.
Namun, implementasinya tidak selalu berjalan mulus.
Beberapa kali lembaga ini dianggap lebih seremonial ketimbang substantif. Abi Muslim mengingatkan bahwa Wali Nanggroe seharusnya menjadi institusi yang berfungsi aktif: menjaga harmoni, mencegah polarisasi politik, dan meneguhkan nilai-nilai kebersamaan.
Pandangan ini sejalan dengan analisis akademisi. Edward Aspinall, dalam studinya Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia (2009), menekankan bahwa rekonsiliasi Aceh pasca-Helsinki memerlukan lembaga simbolik yang mampu menampung aspirasi masyarakat sekaligus menjadi jembatan dengan pemerintah pusat.
Menurut Aspinall, simbol-simbol politik di Aceh bukan sekadar ornamen, melainkan perangkat penting untuk memastikan legitimasi perdamaian tetap terjaga.
Jika peran itu dijalankan optimal, Wali Nanggroe akan menjadi instrumen strategis bagi stabilitas politik Aceh.
Dalam kondisi politik lokal yang kerap panas, keberadaan figur penengah yang dihormati semua pihak adalah kebutuhan mendasar.

















































































































