“Flag Fake Versus Flag Fake”: Manuver Politik Kontemporer di Era Jokowi-Prabowo

Redaksi

02/11/2025 - 16:21 WIB

Cetak

Oleh: Damai Hari Lubis**

Daftar Isi

1. Ancaman Kultus Individu dan Legitimasi “Luar Biasa”
2. Logika “Flag Fake” yang Dimainkan Projo (Aksi)
3. Balasan “Flag Fake” oleh Presiden Prabowo (Reaksi)
4. Jokowi dan Perang Bendera Palsu yang Berkelanjutan
5. Kesimpulan Taktis dan Implikasi SEO

Mengurai Jaring-Jaring Taktik Bendera Palsu dalam Relasi Kekuasaan

DINAMIKA politik di Indonesia pasca transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto terus memproduksi sandiwara elite yang menarik untuk dibedah.

Salah satu episode terbarunya adalah Kongres organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) pada Sabtu (1/11/2025).

Momen ini bukan sekadar pertemuan rutin relawan, melainkan sebuah panggung yang memamerkan taktik politik tingkat tinggi yang dapat dianalisis melalui lensa “Flag Fake Versus Flag Fake“—sebuah istilah yang dipinjam dari taktik kuno bajak laut abad ke-16 namun relevan dalam konteks manuver kekuasaan modern.

Analisis ini bertujuan untuk membongkar lapisan-lapisan narasi di balik ketidakhadiran Presiden Prabowo dan kehadiran perwakilan, serta menempatkan istilah flag fake sebagai kerangka kerja yang lugas dan tajam dalam memahami relasi yang sarat kepentingan antara mantan Presiden, Presiden Petahana, dan kelompok pendukung militan yang cenderung mengkultuskan pribadi.

1. Ancaman Kultus Individu dan Legitimasi “Luar Biasa”

Narasi yang menyebutkan kewajaran seorang Presiden untuk menghindari kelompok yang mengkultuskan pribadi adalah poin kunci yang fundamental. Dalam sistem demokrasi, kultus individu merupakan racun yang mengikis institusi dan rasionalitas politik. Projo, sebagai akronim dari “Pro Jokowi”, secara inheren membawa risiko tersebut.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di acara Projo akan memberikan legitimasi yang “luar biasa” kepada organisasi relawan tersebut, bahkan berpotensi mengangkat status Projo dari sekadar organisasi masyarakat relawan menjadi entitas yang memiliki bobot politik setara dengan partai. Lebih jauh, kehadiran Prabowo akan dipersepsikan sebagai bentuk pengakuan absolut terhadap kepemimpinan Jokowi, sehingga memvalidasi narasi bahwa kekuasaan Prabowo adalah perpanjangan taktis dari era Jokowi.

Dalam konteks ini, ketidakhadiran Prabowo adalah langkah politik yang cerdas dan self-preserving. Ini adalah sinyal bahwa:

Prabowo ingin menegaskan otonomi politiknya. Masa pemerintahannya adalah rezim yang baru, bukan sekadar kelanjutan pasif dari rezim sebelumnya.
Prabowo menghindari jebakan “supra-politik” Jokowi. Jika Prabowo hadir, Jokowi akan mendapatkan “surplus politik” yang tidak perlu, yang berpotensi membuatnya “bertambah besar kepalanya” dan semakin dominan dalam ranah politik, bahkan setelah tidak menjabat. Surplus politik ini bisa menjadi beban bagi Prabowo dalam menjalankan kebijakan yang mungkin berseberangan dengan warisan atau kepentingan politik Jokowi.

Oleh karena itu, penolakan terselubung ini menunjukkan adanya penilaian pribadi Presiden Prabowo yang minus —baik terhadap model kepemimpinan Jokowi yang cenderung populis dan menggerus batas antara politik negara dan politik personal, atau terhadap loyalitas tanpa batas yang ditunjukkan oleh Projo. Ketidakhadiran ini adalah perlawanan non-verbal terhadap upaya kultifikasi dan politisasi berlebihan terhadap sosok seorang mantan Presiden.

2. Logika “Flag Fake” yang Dimainkan Projo (Aksi)

Istilah Flag Fake (bendera palsu) sejatinya merujuk pada taktik menipu musuh untuk mendekat dengan cara berpura-pura menjadi sekutu. Dalam Kongres Projo, taktik ini dimainkan dengan sangat jelas oleh pihak relawan.

Definisi Konteks: Projo, yang seharusnya menjadi perpanjangan loyalitas politik Jokowi, kini berada dalam posisi di mana tokoh yang mereka dukung telah purnatugas, sementara orang yang mereka dukung (Prabowo) adalah Presiden Petahana. Untuk mempertahankan relevansi, Projo harus “membajak” legitimasi kekuasaan baru.

Aksi Flag Fake Projo:

Undangan kepada Presiden Prabowo: Dengan mengundang Presiden Prabowo, Projo seolah-olah mengibarkan “bendera kepatuhan” kepada kekuasaan yang sah. Namun, tujuan sesungguhnya adalah untuk memanfaatkan aura kepresidenan Prabowo. Jika Prabowo hadir, citra Projo akan terangkat, menunjukkan mereka adalah kelompok yang masih diakui dan memiliki akses ke lingkaran kekuasaan tertinggi, bahkan di era baru.
Menciptakan Ketergantungan Simbolis: Kehadiran Prabowo akan menjadikan Projo sebagai saluran resmi komunikasi antara Prabowo dan basis massa Jokowi, yang secara strategis sangat menguntungkan Projo dalam merumuskan langkah politik selanjutnya, termasuk wacana transformasi menjadi partai politik.

Intinya, Projo menggunakan “bendera” dukungan kepada Presiden Petahana (Prabowo) sebagai umpan untuk menarik legitimasi dan menipu publik (dan mungkin elite politik lainnya) bahwa mereka adalah bagian integral dari kekuasaan yang berkuasa. Taktik flag fake dimainkan oleh Projo untuk mendapatkan pengakuan dan keberlangsungan relevansi pasca-Jokowi.

3. Balasan “Flag Fake” oleh Presiden Prabowo (Reaksi)

Menanggapi “bendera palsu” yang diibarkan Projo, Presiden Prabowo tidak serta merta menolaknya secara keras, melainkan membalas dengan taktik flag fake tandingan yang lebih halus namun cerdik.

Reaksi Flag Fake Prabowo:

Ketidakhadiran Pribadi (Penolakan Kenegaraan): Seperti yang diulas sebelumnya, ketidakhadiran Prabowo menolak legitimasi berlebihan. Ini adalah penegasan kedaulatan politik.
Pengutusan Dasco (Persetujuan Kepartaian): Prabowo tidak mengirim utusan berstatus setara Menteri atau pejabat negara yang dapat mewakili lembaga kepresidenan. Ia mengirimkan Dasco (Ahmad Muzani) dalam kapasitas “Ketua Harian Partai Gerindra” atau “mewakili Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto”.

Implikasi Bobot Politik Dasco:

Kehadiran Dasco menjadi kunci analisis.

Status Kehadiran	Bobot Politik	Implikasi Flag Fake
Wakil Presiden (Gibran)	Sangat Tinggi (Kontinuitas Rezim)	Validasi Keras Projo sebagai Extended Arm Keluarga Jokowi-Prabowo.
Menteri/Pejabat Kepresidenan	Tinggi (Utusan Resmi Negara)	Validasi Projo sebagai Mitra Kerja Pemerintah.
Dasco (Wakil Ketua DPR)	Sedang (Lembaga Negara, bukan Eksekutif)	Bobot melemah, masih bisa diklaim kenegaraan.
Dasco (Ketua Harian Gerindra)	Rendah (Politik Praktis/Partai)	Bobot paling rendah, tidak ada klaim kenegaraan.

Melalui Dasco, Prabowo mengirimkan pesan: “Saya mengakui Projo hanya sebatas entitas politik praktis partai, bukan sebagai mitra resmi negara.”

Kehadiran Dasco “tidak memiliki bobot kenegaraan”. Dasco tidak mewakili Prabowo sebagai Presiden RI, dan pastinya bukan sebagai Wakil Ketua DPR RI mewakili Puan Maharani (Ketua DPR). Kehadiran Dasco sebatas politik praktis partai Gerindra untuk menjaga komunikasi antar-aktor politik, memastikan dukungan Projo tetap mengalir ke Gerindra/pemerintahan Prabowo, tetapi tanpa memberikan status kenegaraan yang akan memperkuat posisi tawar Projo di masa depan.

Ini adalah balasan flag fake yang sempurna. Projo mengibarkan “bendera persahabatan” untuk mencuri legitimasi negara, dan Prabowo membalasnya dengan mengibarkan “bendera partai” untuk menarik Projo ke dalam domain politik Gerindra, mereduksi pergerakan Projo dari gerakan relawan independen menjadi semata-mata afiliasi partai. Prabowo berhasil mengendalikan narasi: Projo bukan mitra, melainkan pendukung yang harus tunduk pada skema partai yang berkuasa.

4. Jokowi dan Perang Bendera Palsu yang Berkelanjutan

Narasi “Jokowi memang mesti dilawan dengan pola flag fake versus flag fake” menemukan pembenarannya di sini.

Jika diasumsikan Jokowi menggunakan “flag fake” sebagai taktik politiknya—misalnya, menggunakan isu populis untuk menutupi kepentingan elite, atau menggunakan relawan untuk menekan partai politik—maka cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan taktik yang sama namun lebih elegan dan terkontrol.

Kontrol Narasi:

Jokowi (Implicit): Menggunakan Projo untuk mempertahankan pengaruh politiknya di era Prabowo (Flag Fake Aksi).
Prabowo (Explicit): Menghindari Jokowi secara simbolis (tidak hadir) dan mereduksi bobot Projo (mengutus perwakilan partai) (Flag Fake Reaksi).

Prabowo, melalui langkah ini, menunjukkan bahwa ia adalah seorang politisi ulung yang tidak akan mudah terperangkap dalam jaring-jaring pengaruh mantan Presiden. Ia menghindari jebakan untuk dikultuskan sebagai “murid setia” dan memilih untuk menarik garis batas yang jelas antara politik negara (Presiden) dan politik partai (Gerindra).

5. Kesimpulan Taktis dan Implikasi SEO

Peristiwa Kongres Projo adalah studi kasus yang kaya mengenai bagaimana kekuasaan dikelola di Indonesia—sebuah arena di mana garis antara loyalitas, kepentingan, dan taktik penipuan simbolis menjadi sangat tipis.

Konsep “Flag Fake Versus Flag Fake” secara akurat menggambarkan dinamika ini. Projo berupaya menggunakan “bendera” Prabowo untuk mempertahankan power dan relevansinya. Prabowo membalasnya dengan menggunakan “bendera” partai untuk menarik Projo ke dalam orbitnya, sekaligus menolak penguatan kultus individu.

Keputusan Prabowo untuk tidak hadir dan hanya mengutus Ketua Harian Gerindra, Dasco, adalah manuver politik yang lugas dan tajam yang berhasil:

Mengamankan Posisi: Prabowo menghindari persepsi sebagai boneka politik Jokowi.
Mendominasi Aktor: Projo ditarik dari status relawan independen berpotensi politik tinggi menjadi sekadar perpanjangan tangan partai penguasa.
Mengurangi Risiko: Mencegah Jokowi memperoleh surplus politik yang tidak diperlukan di tengah transisi.

Dalam politik kontemporer, perang tidak lagi dimenangkan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan narasi dan simbolisme. Melalui balasan flag fake yang terukur, Prabowo telah menetapkan tone bahwa di bawah pemerintahannya, loyalitas harus ditujukan kepada institusi (kepresidenan yang baru), bukan kepada bayangan kekuasaan yang lama. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan membentuk warisan politiknya sendiri.

**). Penulis dalah Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik).