Oleh: Syarifudin Brutu1
ACEH SINGKIL hari ini berdiri sebagai monumen kegagalan teori trickle-down effect (efek menetes ke bawah). Secara makro, sektor perkebunan kelapa sawit adalah tulang punggung ekonomi daerah, namun secara mikro, ia menjadi rantai yang membelenggu kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data BPS (2024), Aceh Singkil tetap konsisten berada di zona merah kemiskinan dengan persentase penduduk miskin mencapai 19,18%, menempatkannya sebagai salah satu yang tertinggi di Aceh.
Ada disfungsi sistemik yang harus kita bedah: mengapa komoditas global ini justru memiskinkan lokalitasnya?
Ketimpangan Struktur Agraria: HGU sebagai “Negara dalam Negara”
Persoalan utama di Singkil adalah monopoli ruang. Sebagian besar daratan subur di kabupaten ini telah “dikapling” oleh korporasi melalui instrumen Hak Guna Usaha (HGU). Laporan dari WALHI Aceh dan HAkA menunjukkan bahwa penguasaan lahan oleh segelintir perusahaan menciptakan eksklusi sosial.
Ketika ribuan hektare tanah terkunci dalam konsesi jangka panjang (25-35 tahun), masyarakat kehilangan akses terhadap tanah untuk ketahanan pangan mandiri. Hal ini menciptakan fenomena landlessness (tunatanah). Masyarakat yang dulunya adalah petani berdaulat dipaksa keadaan menjadi buruh upah harian. Secara statistik, mereka bekerja, namun secara ekonomi, pendapatan mereka hanya cukup untuk konsumsi subsisten, tanpa ada peluang akumulasi modal.
Kegagalan Skema Plasma dan “Janji Manis” Investasi
Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 sebenarnya menjadi jaring pengaman melalui kewajiban pembangunan kebun masyarakat (Plasma) minimal 20%. Namun, di Aceh Singkil, implementasi ini sering kali terjebak dalam labirin birokrasi dan manipulasi data.
Banyak perusahaan berdalih tidak ada lahan tersisa untuk masyarakat, padahal mereka terus memanen hasil dari tanah yang secara historis merupakan wilayah adat atau ulayat. Ketiadaan transparansi mengenai koordinat HGU yang bisa diakses publik membuat masyarakat sulit menuntut haknya. Tanpa kepemilikan aset berupa kebun plasma yang nyata, rakyat Singkil hanya mendapatkan residu dari kemakmuran sawit—bukan bagian dari kue ekonomi itu sendiri.
Eksternalitas Lingkungan: Kemiskinan yang Terstruktur oleh Bencana
Analisis kompleksitas ini tidak lengkap tanpa menyinggung aspek ekologis. Ekspansi sawit di wilayah hilir dan rawa (seperti Suaka Margasatwa Rawa Singkil) telah mengubah bentang alam secara permanen. Alih fungsi lahan basah menjadi perkebunan monokultur merusak fungsi hidrologi hutan rawa sebagai penyerap air.
Akibatnya, banjir tahunan menjadi “normal baru” bagi warga Singkil. Banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan beban ekonomi tambahan. Setiap kali banjir melanda, aktivitas ekonomi lumpuh, infrastruktur rusak, dan biaya kesehatan meningkat. Inilah yang disebut sebagai kemiskinan struktural akibat degradasi lingkungan—di mana perusahaan mengambil keuntungan (internaliasi laba), sementara rakyat menanggung kerugian lingkungannya (eksternalisasi biaya).
Kebocoran Ekonomi (Economic Leakage) dan Minimnya Hilirisasi
Singkil menderita akibat fenomena resource curse (kutukan sumber daya). Crude Palm Oil (CPO) dipanen di Singkil, namun nilai tambahnya tidak berputar di sana. Tidak adanya industri pengolahan hilir (seperti pabrik minyak goreng atau produk turunan lainnya) di tingkat lokal membuat Singkil hanya menjadi “jalur perlintasan” bahan mentah.
Uang dari hasil panen terbang ke kantor pusat di Jakarta, Medan, atau luar negeri. Pajak ekspor dan pajak perusahaan masuk ke kas pusat, sementara pemerintah daerah hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil yang sering kali habis untuk biaya rutin birokrasi, bukan untuk investasi publik yang transformatif.
Konklusi: Menuntut Kedaulatan, Bukan Sekadar CSR
Solusi untuk Aceh Singkil tidak bisa lagi hanya mengandalkan bantuan sosial atau program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang bersifat kosmetik. Perlu ada langkah radikal:
- Audit dan Evaluasi HGU secara Total: Pemerintah Aceh harus berani menciutkan lahan HGU yang tidak produktif atau yang terbukti melanggar kewajiban plasma untuk diberikan kembali kepada rakyat melalui skema Reforma Agraria.
- Hilirisasi Lokal: Mendorong investasi pabrik pengolahan di dalam daerah agar tercipta lapangan kerja sektor formal dan meningkatkan PDRB daerah secara nyata.
- Rekognisi Wilayah Adat: Mengembalikan kedaulatan masyarakat hukum adat atas sisa lahan rawa dan hutan agar mereka memiliki otoritas mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Selama kebijakan agraria masih berpihak pada akumulasi modal korporasi, maka selama itu pula “emas hijau” sawit akan tetap menjadi kutukan yang memiskinkan rakyat Aceh Singkil. (*)
- Mahasiswa FKIP Bahasa Indonesia USK[↩]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru