0leh:Rosadi Jamani
KITA update situasi panas di Kalimantan Timur alias Kaltim. Setelah ribuan mahasiswa dan massa mengepung Kantor Gubernur dan DPRD Kaltim, Kota Samarinda memang terlihat relatif kondusif. Tidak ada kobaran api, tidak ada chaos besar. Tapi jangan salah. Di balik “tenang” itu, bara masih menyala.
Hari ini, fakta terjadi bukan penyelesaian. Yang terjadi justru penghindaran. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, akhirnya muncul. Tapi, bukan di hadapan mahasiswa yang sudah berteriak berjam-jam di depan kantornya. Ia memilih muncul lewat video di media sosial pada 22 April 2026.
Seperti yang sudah diduga banyak orang, pidatonya tidak menyentuh inti masalah. Isinya penuh ucapan terima kasih kepada mahasiswa, masyarakat, dan aparat TNI–Polri. Mahasiswa diminta tetap menjadi “mata dan telinga” pemerintah. Bahkan, ada sentuhan motivasi, masa depan Kaltim ada di tangan generasi muda.
Kedengarannya bagus. Halus. Sejuk. Tapi masalahnya yang ditunggu publik tidak ada. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan soal renovasi rumah jabatan Rp25 miliar. Tidak ada jawaban terkait mobil dinas Rp8,5 miliar. Tidak ada klarifikasi dugaan KKN dan nepotisme. Intinya? Rakyat minta jawaban, yang datang malah kata-kata bijak.
Sementara itu, sang adik kandung yang menjabat Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud masih juga belum terlihat. Saat demo besar 21 April, ia tidak muncul. Hingga situasi mereda pun, batang hidungnya tetap misterius.
Alasan resmi memang ada, dinas luar daerah. Tapi di mata publik? Ini lebih terasa seperti “ngumpet versi elegan.” Ini yang bikin suasana makin panas.
Karena relasi kakak-adik antara gubernur dan ketua DPRD bukan sekadar gosip keluarga. Ini menyentuh jantung persoalan, independensi pengawasan. Bagaimana DPRD mau mengawasi keras, kalau yang diawasi itu saudara sendiri? Tak heran mahasiswa langsung bereaksi keras.
Di lapangan, mereka sudah lebih dulu kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan gubernur. Yang menemui hanya pimpinan DPRD lainnya. Bahkan Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahrudin, sampai harus meminta maaf atas belum maksimalnya fungsi pengawasan lembaga.
Tujuh fraksi DPRD memang sudah sepakat menggulirkan Hak Angket terhadap kebijakan Pemprov Kaltim. Tapi bagi mahasiswa, itu belum cukup. Mereka tidak butuh janji, mereka butuh bukti.
Karena itulah, setelah demo selesai, mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Mereka pulang dengan satu keputusan, konsolidasi.
Sedikitnya 35 organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Kaltim mulai dari Unmul, Untag Samarinda, Polnes, hingga perwakilan Kutai Kartanegara, langsung bergerak menyusun langkah berikutnya. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim jadi motor gerakan, melibatkan juga massa dari Balikpapan, Kutim, dan Kukar.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru