BANDA ACEH – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus bersuara soal dugaan pemberian uang kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin.
Ia meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka segera memberikan penjelasan terkait dugaan pemberian uang itu.
Menurut dia, klarifikasi dari Gibran diperlukan agar tidak menimbulkan polemik dan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Dia (Gibran) harus mengklarifikasi bahwa tidak benar dia membayar mahasiswa. Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik, tapi dia perlu bersuara,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (25/6).
Anggota Komisi II DPR itu menilai, isu dugaan pemberian uang tersebut berpotensi menjadi bola liar yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, jika tidak segera dijelaskan secara terbuka.
Ia juga menyoroti perubahan agenda mahasiswa yang awalnya berencana menggelar demonstrasi, namun berujung pada pertemuan dengan Wapres di kantornya.
Menurut Deddy, proses yang menyebabkan perubahan agenda tersebut perlu diungkap secara jelas kepada publik.
“Gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor Wakil Presiden? Itu kan harus dijelaskan secara terang benderang,” ujarnya.
Selain meminta klarifikasi, Deddy mendorong Gibran untuk menelusuri pihak yang diduga memberikan uang kepada mahasiswa.
Ia menilai sumber dana tersebut harus diketahui agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik yang melanggar hukum maupun kepentingan Politik tertentu.
“Jangan-jangan itu uang hasil pungli, atau apakah memang ada operasi politik? Nah, ini kan harus terang benderang. Kita sedang menunggu bagaimana Wakil Presiden memberikan penjelasan yang masuk akal dan bisa dipercaya tentang persoalan suap-menyuap mahasiswa ini untuk kepentingan politik,” tegas Deddy.
Menurut dia, ketidakjelasan informasi terkait persoalan tersebut dapat berdampak negatif terhadap citra pemerintah.
Deddy menilai muncul kesan bahwa Gibran sedang ditempatkan sebagai figur yang paling responsif terhadap aspirasi masyarakat di tengah berbagai kritik yang dihadapi pemerintah.
“Ini kan seolah-olah sedang berupaya menarik dia menjadi episentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar pada saat pemerintah sedang terpojok. Ini kan aneh kalau menurut saya,” jelasnya.
Baca Juga:Pengakuan Ketua BEM UBK yang Gelagapan Usai Bertemu Gibran saat Demo: Terima Rp 20 Juta dari Polisi Agar Tidak Demo di Istana
Deddy juga berpandangan, penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pemerintah semestinya dilakukan melalui kementerian atau lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi tuntutan yang disampaikan, bukan langsung kepada Wapres secara mendadak.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru