Kita memahami Presiden Prabowo masih melakukan kalkulasi politik menyeluruh, termasuk atas mitra koalisi, partai non-koalisi, hubungan (ancaman?) dengan Gank Solo, prospek Pilpres 2029, dan bahkan hasil pemilu sela di AS awal Novemebr 2026. Namun, apapun pertimbangan itu, kita dan rakyat yakin bahwa dari kedua aktor (DPR dan Pemerintah) penting pemakzulan, maka sikap politik Presiden Prabowo merupakan faktor kunci terpenting dan utama pemakzulan Gibran. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan apakah Presiden Prabowo pro-rakyat, pro politik bermoral sesuai Pancasila dan UUD 45, serta bebas dari pengaruh dan ancaman Gank Solo.
*Aktor ketiga* penentu pemakzulan adalah rakyat yang diharap akan menuntut dan melakukan aksi demonstrasi masif berkelanjutan. Hal ini pun telah diungkap sejumlah partai yang menyatakan akan memulai proses pemakzulan jika terjadi demonstrasi di berbagai daerah dengan jumlah besar (ratusan ribu hingga jutaan orang). Pemerintahpun telah menyatakan hal yang hampir sama, akan “memantau” perkembangan tuntutan rakyat.
Sebagai bagian dari rakyat yang peduli dan menuntut tegaknya hukum dan keadilan, serta terjaganya moral/etika dan martabat bangsa, maka aksi-aksi tersebut memang sangat mendesak dan perlu segera digalang dan digelorakan. Masyarakat sipil, aktivis, tokoh-tokoh, mahasiswa, buruh, dll., harus segera melakukan koordinasi dan konsolidasi.
Ditengarai, jika jumlah peserta aksi minimalis, bisa saja DPR dan Pemerintah bergeming dan membiarkan Gibran tetap menjabat Wapres RI. Jika ini terjadi, maka dapat dikatakan faktor politik berada di atas prinsip moral/etika, hukum dan keadilan. Artinya, faktor politik tetap menjadi penentu, tak peduli jika prinsip politik yang diambil adalah politik kotor, amoral, menghalalkan segala seperti yang dilakukan Jokowi dan Gank Solo oligarkis. Jika demikian, rakyat bisa menilai Pemerintah dan DPR adalah juga pelaku kezoliman, karena melindungi kezoliman Gank Solo atas nama politik, rakyat dan hal-hal lain sebagai dalih.
Padahal Indonesia adalah negara hukum yang harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip MKP dan nilai-nilai agama dan luhur yang hidup di masyarakat. Prinsip dan nilai tersebut telah dilanggar dan dikangkangi Jokowi dan oligarki, sehingga merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus melahirkan Wapres yang bukan saja tidak qualified dari berbagai sisi, tetapi juga merusak kehormatan dan merendahkan martabat bangsa.
Karena kritisnya kepemimpinan negara dan pentingnya memulihkan martabat dan kehormatan bangsa, maka prilaku politik amoral penghalal segala cara yang telah mendera dan mencengkeram Indonesia selama era Jokowi ini harus segera dihentikan dan jaringannya diputus, ada radical break! Untuk itu, DPR dan Pemerintah/Presiden Prabowo segera memakzulkan Gibran sebagai objek penting hasil kejahatan politik amoral jaringan oligarkis Jokowi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru