Kita bisa memaklumi jika ada tuntutan agar rakyat tetap beraksi masif untuk keperluan menjustifikasi langkah politik tertentu. Karena itu, bisa saja rakyat tetap diminta aktif beraksi. Aksi masif juga relevan jika DPR dan Pemerintah lebih mengutaman agenda politiknya, dibanding mempedulikan suara rakyat. Namun tetap saja, jika nilai moral/etika, Pancasila, UUD NRI 1945 dan suara nurani dikedepankan, maka tanpa aksi rakyat pun mestinya para pemimpin partai dan Presiden Prabowo harus segera memakzulkan Gibran.
Peran Presiden Prabowo sangat penting, strategis dan menentukan. Maka, untuk memutus praktik politik amoral Gank Solo yang sudah menjungkirbalikkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat butuh radical break. Indonesia sangat membutuhan radical break atas politik amoral, yang salah satu hasilnya adalah “Wapres” Gibran. Maka, kita menuntut Presiden Prabowo berada di garis depan proses pemakzulan Gibran. Kita tidak berharap Presiden Prabowo hanya memantau atau omon-omon dari kejauhan, tetapi menjadi pelaku utama radical break untuk memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana mestinya.[]
Marwan Batubara, GMKR
Jakarta, 27 Oktober 2026
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru