Pada malam 2 November, sebanyak 23 organisasi utama di Filipina yang mewakili sektor bisnis, tenaga kerja, pertanian, akademisi, dan masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan pemerintah untuk “tetap berpikiran jernih dan menahan diri”, segera memulihkan komunikasi diplomatik dengan Tiongkok, serta menghentikan “pernyataan provokatif” dan “tuduhan terbuka”. Pernyataan tersebut lebih mencerminkan upaya untuk mengoreksi langkah Politik yang terlalu agresif melalui pertimbangan rasional ekonomi, ketimbang sekadar menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Pernyataan bersama itu secara langsung menanggapi pernyataan sejumlah pejabat Filipina yang belakangan mendorong kebijakan “mengurangi ketergantungan pada Tiongkok”, bahkan menyerukan “boikot terhadap produk-produk Tiongkok”. Para penandatangan mencakup Kamar Dagang dan Industri Filipina (Philippine Chamber of Commerce and Industry), Konfederasi Pengusaha Filipina (Employers Confederation of the Philippines), Federasi Kamar Dagang dan Industri Filipina-Tiongkok (Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry), serta Semiconductor and Electronics Industries Foundation, Inc. (SEIFI), yang memiliki representasi luas di berbagai sektor.
Pernyataan tersebut menegaskan: “Terlepas dari perbedaan politik atau sengketa maritim, diplomasi yang konstruktif dan hubungan ekonomi yang stabil sangat penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, menjaga kepercayaan investor, dan mengendalikan biaya.”
Pernyataan ini perlu dipahami dalam konteks struktur ekonomi Filipina. Menurut data Otoritas Statistik Filipina (Philippine Statistics Authority), Tiongkok daratan dan Hong Kong secara bersama-sama menyumbang hampir 30% dari total perdagangan luar negeri Filipina, sementara kontribusi Filipina terhadap total perdagangan global Tiongkok hanya berkisar antara 0,3% hingga 0,5%.
Pada 2025, Filipina mengimpor barang senilai 38,44 miliar dolar AS dari Tiongkok, atau 28,6% dari total impornya. Dengan demikian, Tiongkok menjadi sumber impor terbesar bagi Filipina. Struktur perdagangan yang tidak seimbang ini menunjukkan bahwa eskalasi ketegangan berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih besar bagi Filipina dibandingkan Tiongkok.
Apabila kebijakan “pemisahan ekonomi” (decoupling) diterapkan pada sektor-sektor konkret seperti bahan baku impor, komponen industri, dan peralatan energi bersih, kebijakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan yang realistis.
Di dalam negeri Filipina, suara-suara yang mengedepankan realitas ekonomi juga tidak sedikit. Tiglao, mantan juru bicara presiden Filipina, dalam sebuah artikel di The Manila Times, menyebut pernyataan Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro yang mendorong penghentian impor dari Tiongkok sebagai sesuatu yang “tidak berpengetahuan dan tidak sesuai dengan kenyataan”.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru