UPDATE

EKONOMIFINANSIAL

Utang Indonesia Bertambah, BI Ungkap Angkanya Capai USD458,9 Miliar

JAKARTA — Utang luar negeri Indonesia mencapai USD458,9 miliar atau sekitar 458,9 miliar dolar AS pada kuartal III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar USD455,4 miliar.

Data Bank Indonesia (BI) yang dirilis Senin, 16 November 2026, menunjukkan utang luar negeri Indonesia tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut terutama berasal dari bertambahnya utang pemerintah. Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta justru mengalami sedikit penurunan.

Utang Pemerintah Naik, Swasta Menurun

BI mencatat utang luar negeri pemerintah mencapai USD220,2 miliar pada kuartal III 2026. Jumlah ini meningkat dari kuartal sebelumnya yang sebesar USD216,3 miliar.

Kenaikan utang pemerintah antara lain dipengaruhi masuknya modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman. SBN merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan.

Dana dari utang luar negeri pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Di antaranya sektor kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi.

Sebaliknya, utang luar negeri swasta turun menjadi USD196,3 miliar dari sebelumnya USD196,7 miliar. Penurunan ini terjadi pada kelompok perusahaan keuangan maupun perusahaan nonkeuangan.

BI Sebut Struktur Utang Masih Terjaga

Meski jumlah utang meningkat, BI menyebut struktur utang luar negeri Indonesia masih terjaga. Salah satu indikatornya adalah rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen.

PDB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Rasio tersebut digunakan untuk melihat besarnya utang luar negeri dibandingkan dengan ukuran perekonomian Indonesia.

BI juga mencatat 84,3 persen dari total utang luar negeri Indonesia merupakan utang jangka panjang. Artinya, sebagian besar kewajiban tersebut memiliki waktu pembayaran lebih dari satu tahun.

Untuk utang pemerintah, seluruhnya tercatat sebagai utang jangka panjang. Sementara itu, porsi utang jangka panjang pada sektor swasta mencapai 76,6 persen dari total utang luar negeri swasta.

BI bersama pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau dan mengelola utang luar negeri. Pengelolaan tersebut ditujukan agar pembiayaan dari luar negeri dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.(*)

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.