“Upaya-upaya pengaburan regulasi, upaya-upaya untuk melegalkan deforestasi, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang prokorporasi, lebih mementingkan kepentingan bisnis, alasannya untuk kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya tidak ada korelasinya. Padahal kalau kita lihat secara rill, daerah-daerah yang sawitnya luas seperti Aceh Singkil atau Aceh Utara, justru tingkat kemiskinannya tinggi. Kenapa? Karena kebun yang luas itu bukan punya masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Agung dari Yayasan HAkA menambahkan terkait kondisi kawasan hutan di Aceh yang selama ini terpantau melalui citra satelit. Agung memberikan sedikit kabar baik, bahwa jika dilihat dari tren, maka laju deforestasi di Aceh dalam beberapa tahun terakhir cenderung turun.
Jika satu dekade lalu susutan hutan di Aceh bisa lebih dari 20 ribu hektar per tahun, dalam beberapa tahun ini terpantau di bawah angka 10 ribu hektare per tahun. Menjadi PR bersama agar angka ini bisa terus menurun. Untuk saat ini kata Agung, bukaan tutupan hutan terbesar terjadi di wilayah Suaka Margasatwa Rawa Singkil.
Namun, dalam diskusi itu juga mengemuka, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Yazid dari BPKH Wilayah 18 Banda Aceh, bahwa hutan terbesar di Pulau Sumatra saat ini hanya tersisa di Aceh. Itu artinya, hutan Aceh memegang peranan penting bagi keseimbangan ekosistem, terutama rumah bagi satwa kunci. Oleh karena itu, semua pihak perlu menaruh atensi yang sama jangan sampai hutan terakhir di Sumatra ini berubah menjadi “hutan” monokultur.
Di akhir kegiatan, sesi komitmen bersama dipandu langsung oleh Davi Abdullah selaku pendiri FJL Aceh sekaligus jurnalis senior Kompas tv yang mengingatkan kepada semua yang berhadir, pentingnya usulan dan rujukan yang diberikan kepada pembuat kebijakan untuk menunjukkan keseriusannya dalam upaya konservasi hutan.
“Rekomendasi bersama yang harus dimasukkan pada wilayah politik dalam visi dan misi ataupun mendekati debat. Didorong dengan pertanyaan penyelamatan lingkungan, sehingga publik mengetahui dua kandidat pasangan punya perspektif terhadap penyelamatan lingkungan,” ucap Davi.
Sementara itu, Koordinator Forum Jurnalist Lingkungan Aceh, Munandar sangat menyayangkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser tidak menghadiri undangan diskusi. Munandar menjelaskan jika beberapa waktu lalu undangan sudah disampaikan langsung saat sesi coffe morning antara BBTNGL dengan jurnalis di Banda Aceh.
“Saya sudah sampaikan langsung kepada Kabalai BBTNGL saat pertemuan beberapa hari lalu agar BBTNGL bisa hadir di kegiatan nobar dan diskusi ini. Namun, menjelang hari H mereka tidak dapat hadir dengan alasan yang tidak jelas, padahal di dalam film ini menceritakan kondisi terkini kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terus dijarah dan dibabat, tapi mereka yang punya kebijakan seperti tidak peduli terhadap kawasan ini,” kata Munandar.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru