The Alaska Permanent Fund (APFC), SWF milik Negara Bagian Alaska di Amerika Serikat, juga menerapkan konsep serupa Norwegia. Alaska kaya akan minyak dan gas. Negara-negara petro-dollar di Timur Tengah juga mengambil jalan yang sama: memakai surplus penjualan minyak untuk memodali SWF seperti Mubadala (Uni Emirat Arab) dan The Public Investment Fund (Saudi Arabia).
China mengambil jalan lain dari negara-negara itu. China tidak punya sumber daya alam melimpah, tapi memiliki industri manufaktur yang kuat sehingga barang-barang buatan China sangat kompetitif dan murah. Dengan itu, China mempunyai surplus dagang yang besar dengan hampir semua negara di dunia. China memanfaatkan antara lain surplus dagang itu sebagai modal awal untuk China Investment Corporations (CIC), yang juga merupakan salah satu SWF terbesar di dunia.
Temasek dan Khazanah memakai cara lain lagi, cara yang sepertinya ditiru Indonesia. Modal awal Temasek dari dana segar yang disuntikkan pemerintah dan aset publik (BUMN) yang diserahkan oleh negara kepadanya. Malaysia menyatukan BUMN dan kemudian menerbitkan surat utang untuk menjadi modal awal Khazanah. Baik Temasek maupun Khazanah belakangan memperoleh modal baru antara lain dengan menjual aset-aset BUMN lewat privatisasi dan divestasi.
Indonesia, seperti yang berulang kali ditekankan oleh Presiden Prabowo, adalah negeri yang kaya-raya akan sumber daya alam: minyak, gas, sawit, batu bara, emas dan nikel, untuk menyebut sebagian saja. Tapi, bukannya mengikuti jejak Norwegia, misalnya, Indonesia mengambil jalan yang kurang-lebih sama dengan Temasek dan Khazanah. Pemerintahan Prabowo menyuntik dana segar (hasil menyunat APBN) untuk memodali Danantara, dan menyerahkan seluruh aset BUMN kepadanya.
Langkah Presiden Prabowo ini bahkan berbeda mendasar dari gagasan Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Bukannya menyisihkan sebagian laba BUMN, Prabowo menyerahkan sekaligus semua BUMN kepada Danantara. Berbeda pula tujuannya: bukan untuk memperkuat usaha kecil dan koperasi, tapi membiayai mega-proyek.
Keterbatasan Indonesia
Meski mencoba meniru Temasek dan Khazanah, Indonesia sebenarnya tidak memiliki kemewahan seperti Singapura maupun Malaysia. Pemerintah Indonesia tak bisa seleluasa Singapura dalam menyuntik dana segar untuk memberi modal awal ke Danantara. Selama ini, APBN terus-menerus defisit. Artinya negara sendiri kekurangan uang. Indonesia hanya bisa melakukannya dengan mengorbankan pos anggaran lain.
Meski diglorifikasi sebagai efisiensi, dana segar untuk Danantara (Rp 300 triliun) sebenarnya diambil dari penyunatan terhadap pos anggaran penting lain seperti subsidi pendidikan atau kesehatan. Pemerintahan Prabowo tidak menyunat anggaran kementerian pertahanan untuk beli senjata, tidak menyunat porsi pembayaran cicilan utang (yang tahun ini sekitar Rp 800 triliun) dan tidak pula menyunat gaji serta anggaran fasilitas mewah untuk pejabat.


















































































































Komentar Terbaru