Korupsi luas di tubuh BUMN selama ini membuat kita layak ragu, bahwa Danantara tidak mengalami nasib serupa, menjadi ajang pesta para maling. Pengalaman pengelolaan “dana abadi” model Danantara ini juga pernah memicu skandal kolusi dan korupsi kolosal, seperti yang terjadi pada Dana Taspen, Asabri dan Jiwasraya.
Makin tersentral keputusan, makin rawan manipulasi. Dan makin rapuh. Indonesia sedang menjudikan hidup-matinya pada hidup-mati Presiden Prabowo, serta kesehatan fisik dan kewarasan pikirannya. Semoga Presiden Prabowo dikaruniai umur panjang. Tapi, bagaimana jika Allah menghendaki lain?
Danantara sebagai gagasan sovereign wealth funds (SWF) tidak serta-merta buruk, dan sudah banyak diterapkan di banyak negara. Tapi, ada contoh baik, dan ada pula contoh buruk.
Khazanah Malaysia termasuk kategori baik. Namun, Malaysia juga punya SWF lain, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang gagal. 1MDB bahkan menyeret nama Perdana Menteri Najib Razak dalam sebuah skandal korupsi terburuk sepanjang sejarah negeri itu. Kegagalan 1MDB terletak pada ketergantungannya terhadap utang serta pada tata kelola buruk, yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
Tapi, bahkan jika Danantara sukses dan menguntungkan, masih ada pertanyaan besar: apakah itu benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia?
Presiden Prabowo sudah menunjukkan tekadnya untuk melanjutkan program “hilirisasi” Jokowi. Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi, yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengatakan Danantara akan membiayai proyek hilirisasi senilai Rp10.000 triliun sampai 2040. “Sekitar 90 persen di antaranya akan digunakan untuk hilirisasi sektor pertambangan,” kata Bahlil.
Kutukan Hilirisasi
Itu dana yang kolosal. Hilirisasi adalah istilah populer Pemerintahan Jokowi. Ide dasarnya bagus, yakni membangun industri pengolahan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah lebih besar. Tapi, dalam praktek, ada banyak kelemahan. Hilirisasi nikel tidak memberi pemasukan signifikan dan tidak meningkatkan kapasitas industri. Indonesia justru mengalami de-industrialisasi beberapa tahun ini, sementara dampak lingkungan dan sosialnya sangat menyedihkan.
Di tangan direksi Danantara yang erat berlatar belakang bisnis pertambangan, sebagian besar dana kolosal itu besar kemungkinan akan mengalir ke sektor yang cenderung hanya menguntungkan segelintir orang, dan sebaliknya justru memarjinalkan sektor lain seperti pertanian, kelautan dan kehutanan.
Jika pernyataan Menteri Bahlil benar, bahwa 90 persen dana akan dipakai untuk sektor pertambangan, maka Indonesia juga sedang menjudikan nasibnya pada satu sektor saja. Jika sektor itu kolaps atau merugi, runtuh pula negara.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru