BEBERAPA waktu terakhir, publik ramai memperbincangkan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Perdebatan sengit terjadi di media sosial, pengadilan hingga ruang-ruang diskusi ilmiah. Namun bagi banyak rakyat yang hidup di bawah tekanan ekonomi, isu paling mendasar bukanlah apakah ijazah itu asli atau palsu, melainkan sejauh mana lulusan atau pemilik ijazah tersebut membawa perubahan nyata bagi bangsa ini.
Pertanyaannya yang esensial, apa arti selembar ijazah jika setelah 10 tahun memimpin, rakyat justru semakin susah? Apa gunanya legalitas akademik jika realitas kehidupan rakyat jauh dari kesejahteraan?
Inilah inti yang harus kita renungkan bersama, bukan semata mempertanyaan ijazah Jokowi. Barangkali Jokowi lebih senang ditanya soal keaslian ijazahnya ketimbang ditanya terkait utang negara dan kegagalan ekonomi dll. Selama satu dekade Jokowi memimpin Indonesia (2014-2024), apakah kita sebagai bangsa semakin dewasa, sejahtera, dan merdeka secara ekonomi dan berpikir? Atau justru semakin tergantung pada utang, semakin dalam jurang ketimpangan sosial, dan kian jauh dari cita-cita para pendiri bangsa?
Suka tidak suka, sadar atau tidak, kita sedang hidup di zaman yang getir. Zaman yang membuat banyak keluarga Indonesia, terutama di lapisan bawah, hanya bisa menjalani hari demi hari tanpa sempat merancang masa depan. Hidup terlalu mahal, terlalu keras, dan terlalu sempit untuk sekadar bermimpi.
Dulu, orang tua kita, entah seorang pegawai negeri di kecamatan, seorang guru, atau bahkan petani di desa masih bisa memikirkan satu hal penting dalam hidup yakni pendidikan anak-anaknya. Di meja makan sederhana yang penuh canda dan kehangatan, mereka masih bisa bertanya pada anaknya yang baru lulus SMA, “Mau kuliah di mana, Nak? Atau kamu lebih tertarik masuk Akmil (Akademi Militer) atau Akpol (Akademi Kepolisian)”. Pertanyaan sederhana yang penuh harapan.
Kini, meja makan mungkin tak lagi penuh. Bukan karena nggak ada anak-anak, tapi karena tak ada yang bisa dimakan bersama. Banyak dari kita yang hidup di era ini bahkan tak mampu merencanakan satu minggu ke depan, apalagi membayangkan menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Bisa makan hari ini dan esok saja sudah cukup membuat kita bersyukur.
Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang (BPS). Angka ini stagnan sejak 2019, bahkan cenderung meningkat jika menghitung mereka yang hidup nyaris miskin (near poor).
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2024 berada di 5,32 persen atau sekitar 7,2 juta orang. Kebanyakan adalah lulusan SMA/SMK, usia muda, usia produktif.
Beri Komentar