BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berkomitmen menerapkan konsep ekonomi biru (blue economy) sektor kelautan dan perikanan di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem)-Dek Fadh.
Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh oleh Gubernur dan Forum Kajian Ilmiah oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai wadah yang berfungsi untuk melakukan kajian dan memberikan pertimbangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 5 tahun kedepan.
Meskipun demikian, pergerakan Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Aceh yang telah memasuki periode kedua namun belum mampu memberikan tingkat kepuasan yang maksimal. Berbagai program kerja yang pernah disusun pada periode sebelumnya urung terlaksana karena faktor terbatasnya dukungan pembiayaan. Padahal berbagai tantangan yang dihadapi di sektor pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Aceh sangat kompleks.
Kepala DKP Aceh, Aliman, S.Pi.,M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Konsolidasi Komite Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Forum Ilmiah, Rabu (08/05) di Hotel Hip hop Banda Aceh mengatakan, berbagai tantangan yang dihadapi saat ini bukan saja disebabkan oleh faktor domestik bahkan ketidakpastian global.
Aliman mengatakan konflik dunia di tingkat kawasan seperti perang Israel-Palestina, Rusia-Ukraina yang sedang berkecamuk, dan kini perang India-Pakistan telah menjadi tantangan baru yang mempengaruhi Indonesia, ditambah lagi dengan kebijakan tarif oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump.
“Oleh karena itu kita perlu waspada dan berupaya mencari berbagai alternatif solusi dan inovasi agar bisa bertahan pada situasi yang tidak menentu tersebut,” ujar Aliman.
Diantara beberapa tantangan yang saat ini masih menjadi tugas besar yang membutuhkan penanganan cepat adalah persoalan pengangguran, kemiskinan yang tinggi dan ancaman stunting.
“Guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memformulasikan berbagai kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional,” tambahnya.
Sebab itu, sebut Aliman, diharapkan daerah juga bisa melaksanakan apa yang telah dirumuskan sebagai kebijakan pusat, kendatipun tantangan di daerah memiliki karakteristik sendiri seperti halnya Aceh yang masih diposisikan sebagai daerah termiskin di pulau Sumatera, dengan tingkat pengangguran dan persoalan stunting yang masih di atas rata-rata nasional.
Beri Komentar