BANDA ACEH – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Aliman, menegaskan pelabuhan perikanan bukan hanya tempat pendaratan ikan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi perikanan yang mampu menggerakkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengelola Pelabuhan Perikanan Kewenangan Provinsi di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Kamis (14/8/2025), yang dihadiri 21 koordinator pelabuhan, Plt. Kabid Perikanan Tangkap DKP Aceh Afrizal, Kepala UPTD PPS Kutaraja Rakhimah Khairi Isfani, Sub Koordinator Prasarana Perikanan Tangkap, Zulferdi serta sejumlah pejabat terkait.
Menurut Aliman, pengelolaan pelabuhan harus mengarah pada penerapan blue economy, yaitu pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. “Blue economy bukan sekadar jargon. Pelabuhan harus menjadi pusat distribusi yang efisien, menjaga mutu hasil tangkapan, sekaligus memastikan laut tetap produktif untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Ia juga mendorong pelabuhan perikanan berfungsi sebagai gerai perizinan bagi nelayan, termasuk untuk memfasiltasi pengurusan buku kapal dan pas kecil bagi armada di bawah 5 GT. Dengan begitu, nelayan tidak perlu meninggalkan waktu melaut hanya untuk urusan administrasi.
Aliman menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan aktivitas pelabuhan secara akurat dan tepat waktu. Setiap koordinator diminta melaporkan data kedatangan kapal, volume hasil tangkapan, dan distribusi baik secara real time maupun berkala melalui saluran resmi. “Data yang akurat adalah dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Tanpanya, kita berjalan tanpa arah,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Aceh per Juli 2025 mencapai 110, yang berarti pendapatan nelayan lebih besar dari biaya hidup mereka. “Ini patut kita syukuri dan kita tingkatkan terus agar kesejahteraan nelayan semakin baik,” ujarnya.
Aliman menambahkan, ikan merupakan salah satu komoditas yang dipantau BPS dan Bank Indonesia karena mempengaruhi inflasi di Aceh. Peningkatan mutu, khususnya untuk tuna, cakalang, dan tongkol, dinilai penting agar daya saing ekspor meningkat. “Dengan kolaborasi konkret, layanan terbaik, dan prinsip blue economy, kita bisa menjadikan Aceh raja di lautnya sendiri,” pungkasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru