BANDA ACEH – Jauh sebelum ditunjuk sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal kondisi ekonomi Indonesia.
Termasuk, resesi ekonomi yang terjadi pada bulan Februari 2025 lalu.
Ketika itu, dirinya yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ikut pusing melihat semakin kendornya grafik likuiditas nasional.
Tak bisa berbuat banyak, Purbaya yang masih berada di barisan belakang pejuang ekonomi tidak bisa berbuat banyak.
Sementara, ekonomi yang terus memburuk membuatnya khawatir.
Suaranya tak bisa didengar, dirinya pun memutuskan bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.
Dirinya pun mendapatkan informasi mengejutan usai bertemu dengan Jokowi ketika itu.
Kisah pertemuannya dengan Jokowi itu disampaikan Purbaya Ketika menghadiri Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 persen yang digelar di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (11/9/2025).
Dalam kesempatan itu, dirinya memaparkan data perkembangan ekonomi nasional dari era Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden RI, Jokowi.
Purbaya mengungkapkan, perkembangan ekonomi bangsa selama dua dekade terakhir merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam pengelolaan ekonomi bangsa ke depannya.
Dalam paparannya bertajuk ‘Peningkatan likuiditas yang masuk ke dalam perekonomian yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional’ itu, Purbaya menyebutkan sejumlah periode ekonomi Indonesia terperuk hingga titik terendah.
Satu di antaranya adalah bulan Februari-Maret 2020, tepat ketika dunia dilanda Covid-19.
Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus hingga 15 persen.
Diketahui, Ketika itu, pemerintahan Jokowi melalui Menkeu Sri Mulyani merancang 3 strategi Utama.
Antara lain, penguatan neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor dan pengurangan impor.
Kemudian penguatan permintaan domestik dengan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Terakhir, transformasi struktural melalui hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta transformasi sektor pertanian dan jasa.
Langkah-langkah ini didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter, seperti subsidi bunga kredit, penempatan dana di perbankan, program Kartu Prakerja, serta dukungan terhadap UMKM dan investasi.
Penempatan dana di perbankan saat itu mirip seperti kebijakannya baru-baru ini, yakni mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) kepada Perbankan.
“Di sini posisi uang saat itu, di bulan Februari-Maret (2020) ya, ini minus 15 persen, hampir kita hancur. Kita paksa naikin (penempatan dana di perbankan). Ini gak ada BI kan ya? Gak ada ya? Maaf kalau ini?” ungkapnya disambut tawa.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru