BANDA ACEH — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan di gedung serbaguan DPRA, Rabu (16/10/2025).
Forum ini menjadi wadah partisipasi publik untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat pesisir, nelayan, akademisi, lembaga adat, LSM lingkungan, peneliti, hingga pelaku usaha sektor perikanan.
Anggota Komisi II DPRA, Fuadri, S.Si., M.Si., dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa Aceh memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, dengan garis pantai panjang, wilayah pesisir yang luas, dan kekayaan hayati laut yang melimpah. Sektor ini, menurutnya, telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Aceh dan sumber utama penghidupan bagi masyarakat pesisir.
“Namun, potensi besar ini datang dengan tanggung jawab besar pula. Perubahan zaman, tantangan lingkungan, dan dinamika regulasi nasional serta internasional menuntut penguatan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif, visioner, dan berpihak kepada rakyat,” tegas Fuadri di hadapan peserta RDPU.
Qanun Nomor 7 Tahun 2010 yang telah berlaku lebih dari satu dekade kini dinilai perlu diperbarui agar relevan dengan kondisi terkini. Perubahan qanun tersebut mencakup berbagai penguatan substansi, di antaranya pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dengan pendekatan ekologi, sosial, ekonomi, dan adat istiadat. Selain itu, revisi ini juga menekankan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya skala kecil, serta petambak garam, termasuk perlindungan wilayah tangkap dan peningkatan akses permodalan.
Dalam rancangan qanun baru ini, juga diatur peningkatan sistem pengawasan dan perizinan berbasis risiko dengan memanfaatkan sistem elektronik OSS (Online Single Submission). Selain itu, penguatan peran Panglima Laot dan hukum adat laut menjadi perhatian penting dalam tata kelola sumber daya pesisir, di samping pengembangan kawasan konservasi, pengendalian alat tangkap, serta penerapan sistem pemasaran yang lebih transparan dan berkeadilan.
Fuadri menambahkan, perubahan qanun ini juga memperjelas kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola wilayah laut, mulai dari perairan teritorial hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE). Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki 2005, yang memberikan Aceh kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
RDPU yang digelar di ruang sidang utama DPRA itu turut dihadiri unsur Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota, Forkopimda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, serta perwakilan nelayan dari berbagai daerah. Forum ini menjadi langkah awal menuju pembahasan lanjutan di tingkat legislatif sebelum rancangan qanun tersebut disahkan.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRA Khairil Syahrial juga menegaskan bahwa revisi qanun ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi momentum memperkuat perlindungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. “Kami dari DPR Aceh ingin memastikan qanun ini bukan hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberi manfaat bagi masyarakat yang hidup dan bergantung pada laut Aceh,” ujarnya.
Selain membahas perlindungan terhadap nelayan kecil, forum ini juga menyoroti pentingnya pengawasan laut terpadu, akses BBM bersubsidi bagi nelayan, serta penguatan kelembagaan adat Panglima Laot agar memiliki dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah. Para peserta RDPU juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian laut melalui regulasi yang berpihak pada lingkungan, termasuk pengendalian praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem.
DPRA bersama Pemerintah Aceh menargetkan revisi qanun ini rampung pada November 2025 untuk kemudian diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna proses harmonisasi dengan peraturan nasional. Setelah disahkan, qanun ini diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam mewujudkan tata kelola sektor perikanan Aceh yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
















































































































Komentar Terbaru