Karena itu rakyat hari ini tidak butuh pidato yang suaranya menggelegar seperti toa hajatan. Rakyat butuh keberanian. Dan keberanian itu baru terbukti kalau hukum berani mengetuk pintu siapa pun. Termasuk yang ruang tamunya paling dekat dengan istana.
Selama ini rakyat sering melihat penguasa seperti kambing yang tiba-tiba gagap melihat harimau lapar bernama oligarki. Di podium pidatonya garang. Tapi begitu bertemu konglomerat, suaranya mendadak serak seperti baterai mikrofon mau habis.
Maka ketika Prabowo mulai membuka pintu ini, rakyat justru perlu memberi dukungan penuh. Bukan untuk memuja individu. Tapi agar negara akhirnya punya nyali berlipat ganda menjadi negara yang mandiri.
Sebab kalau data kapal per kapal sudah ada, selisih harga sudah ada, aliran uang sudah bisa dihitung, tapi tetap tidak ada tindakan, maka yang kita saksikan bukan reformasi. Itu cuma teater antikorupsi dengan tiket VIP untuk para penonton elite.
Mahfud MD pernah mengingatkan tentang autocratic legalism. Hukum dipakai bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk memastikan ketidakadilan tetap terlihat legal. Dan republik ini memang terlalu sering memakai jas hukum untuk menyembunyikan tubuh busuk kekuasaan.
Namun sejarah kadang memberi satu momentum langka. Momentum ketika seorang presiden diuji bukan oleh musuhnya, tetapi oleh orang-orang terdekatnya sendiri.
Kalau Prabowo berhasil menembus tembok itu, sejarah mungkin mencatatnya sebagai pembongkar salah satu kebocoran terbesar republik. Tapi kalau berhenti di tengah jalan, rakyat akan menganggap semua ini hanya episode baru sandiwara lama: gaduh di depan kamera, damai di belakang meja makan.
Dan ironisnya, semua ini terjadi ketika rakyat kecil masih sibuk menghitung harga minyak goreng per liter, sementara sebagian elite diduga menghitung keuntungan per kapal.
Negeri ini memang aneh. Sawit tumbuh di tanah Indonesia. Buruhnya orang Indonesia. Jalannya rusak oleh truk Indonesia. Tapi untung besarnya malah berlibur ke luar negeri lebih rajin daripada anggota DPR reses.
Kini waktunya aparat hukum bekerja. Waktunya Bea Cukai dibersihkan kalau memang selama ini bocor seperti ember bekas digigit tikus. Waktunya rakyat mengawal. Dan waktunya presiden membuktikan bahwa mandat rakyat lebih dari cukup untuk mementalkan tekanan para taipan.
Karena republik tidak boleh kalah oleh invoice. Dan bangsa besar tidak boleh terus hidup sebagai kuli di tanahnya sendiri.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru