Dalam permohonannya, Denny Indrayana Cs meminta MK menyatakan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu bersifat imperatif, menyatakan pencalonan Gibran cacat hukum sejak awal, mendiskualifikasi Gibran, hingga membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.
Edi menegaskan, keputusan akhir tetap berada pada kewenangan hakim konstitusi setelah menilai kedudukan hukum pemohon, objek perkara, tenggang waktu, kewenangan MK, serta seluruh alat bukti yang diajukan.
“Yang terpenting, proses hukum harus berjalan berdasarkan konstitusi dan hukum acara. Kita serahkan kepada MK untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat formil sekaligus memiliki dasar yang cukup untuk diperiksa lebih lanjut,” tutup Edi.
Beri Komentar