BANDA ACEH – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Dalam penyidikan tersebut, penyidik mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel kepada oknum pejabat atau penyelenggara negara untuk memuluskan pengurusan perizinan, proses produksi hingga tata niaga penjualan nikel.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa pemberian suap tersebut diduga dilakukan perusahaan-perusahaan tambang untuk mempermudah berbagai proses administrasi pertambangan.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” ujar Saiful Bahri, dikutip Senin (9/11/2026).
Menurut Saiful, dugaan pemberian kepada penyelenggara negara tersebut berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam proses penerbitan izin pertambangan, pengaturan produksi, hingga pengawasan penjualan nikel.
“Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan,” ujarnya.
Saiful menjelaskan, fakta mengenai dugaan pemberian suap tersebut diperoleh penyidik dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi. Namun, Kejagung belum mengungkap secara terperinci identitas penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian tersebut karena masih menjadi materi penyidikan.
“Di situ dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi, diperoleh adanya fakta-fakta itu. Dan nantinya tentunya ini masih materi penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar,” imbuhnya.
Dalam perkara ini, penyidik mengungkap lima perusahaan tambang nikel, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ, yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat (beneficial owner).
Salah satu temuan penyidik berkaitan dengan dugaan manipulasi izin usaha pertambangan (IUP) PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir pada 2015.
Namun, kedua perusahaan tersebut disebut mendapatkan penangguhan atau suspend hingga tiga kali. Menurut penyidik, pemberian penangguhan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“ Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” pungkas Saiful.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru