MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Upacara Adat Perkawinan guna menjaga keaslian tradisi serta memastikan setiap prosesi perkawinan berjalan sesuai ketentuan adat Aceh.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Ruswaidi, S.STP., M.Si., di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Selasa (17/11/26).
Dalam sambutannya, Ruswaidi mengatakan adat perkawinan merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Aceh Barat. Di dalamnya terkandung nilai kekeluargaan, kebersamaan, tata krama, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur.
Menurutnya, Perbup Nomor 24 Tahun 2026 hadir sebagai pedoman agar pelaksanaan adat perkawinan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ia mencontohkan adanya praktik dalam prosesi pertunangan yang perlu diluruskan, seperti pemasangan cincin yang dilakukan langsung oleh calon mempelai pria (linto).
“Melalui peraturan ini, kita ingin setiap prosesi adat dilaksanakan sesuai tata cara dan ketentuan adat Aceh. Jangan sampai terjadi pergeseran yang menghilangkan nilai-nilai tradisi,” ujarnya.
Ruswaidi juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan, termasuk pembawa acara (MC), penyedia pelaminan, dan jasa katering, memahami serta mendukung pelestarian adat perkawinan khas Aceh Barat.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki praktik adat yang selama ini belum sesuai dengan ketentuan.
“Peraturan bupati ini harus menjadi acuan bersama agar ada keselarasan antara adat yang diterapkan keluarga, prosesi yang dipandu MC, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan,” katanya.
Ruswaidi menegaskan, pelestarian adat perkawinan juga harus tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Karena itu, ia meminta informasi mengenai Perbup tersebut terus disebarluaskan agar dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Aceh Barat.[]
Editorial: Biro Meulaboh.





















































































































Komentar Terbaru