Kemerdekaan sejati tak cukup hanya dengan upacara dan bendera, tetapi harus bebas dari belenggu penjajahan ekonomi, politik, dan ideologi.
Oleh: Hanny N
AGUSTUS selalu menjadi bulan yang penuh gegap gempita. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut jalan, lomba-lomba rakyat digelar, pidato kenegaraan disampaikan dengan kata-kata manis tentang persatuan dan kemajuan bangsa. Tapi, di balik suasana meriah itu, pertanyaan besar perlu kita ajukan: apakah bangsa ini benar-benar sudah merdeka?
Data yang dilansir Tirto.id menunjukkan betapa rentannya posisi kelas menengah Indonesia. Kelompok yang sering disebut “penopang ekonomi” ini ternyata mudah jatuh miskin jika diterpa krisis. Gaji naik perlahan, biaya hidup melambung, harga pangan terus meningkat, dan utang rumah tangga makin menggunung. Ironisnya, di tengah sempitnya napas ekonomi rakyat, sumber daya alam melimpah terus dieksploitasi oleh korporasi besar, sebagian besar milik asing. (tirto.id, 7-8-2025)
Jika merdeka diartikan sekadar tidak lagi dijajah secara fisik oleh Belanda atau Jepang, maka memang kita merdeka. Namun, jika merdeka berarti terbebas dari pengaruh, kendali, dan aturan penjajah dalam seluruh aspek kehidupan, maka faktanya Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kita hanya berpindah dari penjajahan fisik ke penjajahan sistemik.
Potret Nyata 80 Tahun Kemerdekaan
Hari ini, rakyat masih hidup dalam pusaran kesulitan ekonomi. PHK massal menjadi berita rutin, harga kebutuhan pokok terus melambung, utang negara menembus ribuan triliun, dan kelas menengah rentan jatuh miskin. Ironisnya, di negeri kaya sumber daya ini, sebagian rakyatnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Tak hanya di bidang ekonomi, di bidang sosial dan budaya pun kita dijajah secara halus. Deradikalisasi dikampanyekan besar-besaran, istilah Islam moderat terus digembar-gemborkan, sementara ajaran Islam yang kaffah distigma sebagai ancaman. Generasi muda diarahkan pada gaya hidup hedonis dan jauh dari identitas Islamnya. Bahkan, kebijakan negara seringkali mengacu pada kepentingan asing melalui agenda-agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) atau kerjasama perdagangan yang menguntungkan korporasi internasional.
Penjajahan Gaya Baru
Dulu penjajah datang dengan kapal dan senjata. Kini penjajahan hadir dalam bentuk perjanjian utang, kontrak dagang yang timpang, privatisasi sektor strategis, dan regulasi yang menguntungkan investor asing.
Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan nikel, batu bara, emas, minyak, dan gas yang besar. Namun, kekayaan ini tidak sepenuhnya dikelola untuk kemakmuran rakyat. Sebagian besar justru dikuasai oleh perusahaan multinasional. Rakyat hanya menjadi penonton, sementara keuntungan besar dibawa keluar negeri.
Akar Masalah: Sistem Kapitalisme
Kapitalisme telah menjadi sistem yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan bangsa. Dalam sistem ini, kekuasaan dan kebijakan publik sering tunduk pada kekuatan modal. Negara berperan sebagai fasilitator bisnis, bukan sebagai pelindung rakyat.
Beri Komentar