Jika BRI dengan jumlah pegawai setara dengan Mondragon bisa mengubah orientasinya dari profit semata menjadi kesejahteraan bersama, bukan mustahil Indonesia akan memiliki BUMN yang bukan hanya besar, tapi juga bermartabat. Tidak justru mencekik rakyat.
Tata Ulang
Sudah saatnya kita menata ulang makna rasional dalam BUMN. Rasional bukan berarti gaji direksi dan komisaris harus fantastis agar perusahaan kompetitif. Rasional berarti setiap rupiah yang dibayarkan kepada direksi harus sebanding dengan manfaat sosial dan ekonomi yang mereka hasilkan untuk publik.
BUMN, sesuai amanat konstitusi, bukan instrumen untuk memperkaya elite manajerial, melainkan alat perjuangan ekonomi rakyat. Jika rasio gaji di BUMN bisa ditekan menjadi lebih manusiawi misalnya 10:1 atau bahkan 6:1 seperti di Mondragon maka bukan hanya keadilan sosial yang tercapai, tetapi juga kepercayaan publik akan meningkat.
Keadilan sosial bukanlah beban bagi efisiensi, justru keadilan adalah bentuk tertinggi dari efisiensi itu sendiri. Pasal 33 bukan romantisme masa lalu, melainkan pedoman rasional bagi masa depan ekonomi Indonesia yang ingin berdaulat, berkeadilan, dan berperikemanusiaan.
Rasio gaji 1.602 :1 di tubuh BUMN seperti BRI adalah cermin betapa jauh kita tersesat dari amanat pendiri bangsa. Kita perlu mengembalikan nalar ekonomi kita ke tempatnya, bahwa kesejahteraan bersama, bukan kemewahan segelintir orang, adalah ukuran sejati kemajuan. Kita mestinya membangun pertumbuhan kekayaan rakyat bukan individu.
Kita butuh keberanian moral untuk menegakkan kembali prinsip efisiensi yang berkeadilan, sebagaimana dihidupkan oleh Pasal 33 UUD 1945 dan dibuktikan oleh Mondragon di Spanyol.
Hanya dengan itu, ekonomi kita benar-benar bisa disebut rasional dalam arti yang paling manusiawi. Kecuali memang kita ingin ramai ramai mengamini sistem liberal kapitalis yang menindas.
**). Penulis adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
Beri Komentar