Oleh: Suroto**
KITA hari ini hidup di masa ketika akal sehat ekonomi seringkali dikalahkan oleh logika pasar dan kepentingan elite manipulatif. Di tengah jargon efisiensi dan profesionalisme yang kerap digaungkan, terselip kenyataan pahit bahwa kesenjangan ekonomi justru tumbuh subur di lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi contoh moral bagi dunia usaha nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ambil contoh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Dengan sekitar 80 ribu karyawan, BRI adalah salah satu bank dengan jumlah pegawai terbesar di Asia Tenggara. Namun angka yang menakjubkan bukan hanya pada jumlah karyawannya, melainkan pada jurang penghasilan di dalam tubuhnya sendiri. Seorang pegawai dengan posisi terendah menerima sekitar Rp5,2 juta per bulan sesuai upah minimum regional (UMR) di Jakarta atau 62,4 juta per tahun. Sementara direktur utamanya memperoleh total gaji dan bonus tahunan mencapai sekitaran Rp100 miliar per tahun.
Jika dirata-ratakan, selisih antara keduanya setara dengan rasio sekitar 1 banding 1. 602. Artinya, dalam satu tahun, seorang direktur utama memperoleh pendapatan yang sama dengan upah seorang pegawai paling bawah selama lebih dari enam belas abad lebih. Rasio seperti ini bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga tidak bermoral, terlebih jika diukur dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 33 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Frasa ini bukan sekadar hiasan konstitusional, melainkan penegasan bahwa sistem ekonomi Indonesia dibangun atas dasar demokrasi ekonomi. Di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dengan semangat efisiensi berkeadilan.
Namun, apa yang kita lihat hari ini di BUMN justru kebalikannya. Efisiensi dimaknai secara sempit sebagai kemampuan menghasilkan laba setinggi-tingginya dengan biaya serendah mungkin. Ukuran kinerja direksi ditentukan oleh profit, bukan oleh nilai sosial atau manfaat ekonomi bagi rakyat. Maka tak heran, bonus direksi membengkak di saat yang sama ketika kesejahteraan pegawai biasa nyaris tak bergerak, dan pelayanan kepada publik justru makin komersial.
BUMN kini lebih mirip korporasi kapitalis berlabel negara daripada alat demokrasi ekonomi. Bukan sejahterakan rakyat tapi memelintir leher rakyat. Padahal, BUMN dibangun dengan dana publik dan seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.
Belajar dari Spanyol
Untuk menakar rasionalitas gaji dan keadilan dalam sebuah perusahaan besar, mari menengok ke Spanyol, ke jantung wilayah Basque, tempat berdirinya Mondragon Corporation, federasi koperasi pekerja terbesar di dunia, dengan jumlah anggota yang juga sekitar 80 ribu orang, hampir sama dengan BRI.
Beri Komentar