Militan Gibran: Putusan MA Tak Otomatis Jadi Dasar Pemakzulan Wapres

Dia menilai putusan MA dan proses pemberhentian wakil presiden berada dalam dua ranah hukum berbeda. Peradilan tata usaha negara memeriksa keabsahan keputusan administrasi, sedangkan MK berwenang memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan presiden dan wakil presiden.

Yogi juga menanggapi pandangan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menilai putusan MA memiliki sifat ex tunc atau berlaku surut. Dengan sifat tersebut, keputusan administrasi yang dibatalkan dipandang tidak memiliki keabsahan sejak awal.

Yogi mengaku menghormati pandangan Mahfud. Namun, dia menilai daya berlaku putusan terhadap dokumen administrasi harus dibedakan dari persoalan keabsahan jabatan wapres.

“Soal daya berlaku dokumen, saya tidak membantah Prof. Mahfud, dan saya menghormati keahlian beliau. Tetapi perhatikan baik-baik: beliau berbicara tentang dokumennya. Beliau tidak mengatakan bahwa jabatan Wakil Presiden dengan sendirinya berakhir,” katanya.

Menurut Yogi, apakah akibat hukum yang berlaku surut terhadap dokumen administrasi dapat memengaruhi keabsahan jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan umum merupakan persoalan konstitusional yang harus diselesaikan melalui lembaga berwenang.

Dia juga mengingatkan publik untuk melihat riwayat perkara tersebut. Sebelum MA mengabulkan kasasi, PTUN Jakarta menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 

Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tingkat banding. Namun, MA mengambil sikap berbeda dengan membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut.

“Perbedaan pandangan di tiga tingkat peradilan menunjukkan persoalan ini memang tidak sederhana dan karena itu publik pantas menunggu pertimbangan lengkapnya,” tuturnya.

Di sisi lain, Yogi mendorong polemik tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki sistem verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dalam pemilu. Dia mengusulkan parameter verifikasi yang objektif dan terukur serta akses pengawasan yang terbuka bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, penerbitan dokumen tersebut merupakan bagian dari mekanisme administrasi yang dijalankan pemerintah, mulai dari pengajuan melalui layanan daring Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019 hingga penilaian dan penerbitan oleh kementerian.

“Negara yang menilai, negara yang menerbitkan, dan hari ini negara pula yang membatalkan. Dalam seluruh rangkaian itu, ada satu pihak yang tidak pernah dilibatkan sama sekali: pemilih,” ujarnya.

Banda Aceh

10.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Aceh Selatan

12.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Jakarta Pusat

10.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

11.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

28 °C

Berawan

Kalimantan Utara

12.00 WITA

30 °C

Petir

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

Lampung

11.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

11.00 WITA

30 °C

Cerah

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Selatan

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Sumatera Utara

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Sumatera Barat

10.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Jawa Barat

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)