Militan Gibran: Putusan MA Tak Otomatis Jadi Dasar Pemakzulan Wapres

Putusan itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan surat keterangan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski demikian, objek sengketa dalam perkara tersebut adalah keputusan administrasi, bukan jabatan wakil presiden.

Terkait wacana pemakzulan, Pasal 7A UUD 1945 mengatur presiden dan/atau wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam polemik dokumen pendidikan Gibran, ketentuan mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres menjadi salah satu poin yang berpotensi diperdebatkan. Namun, putusan MA mengenai keabsahan dokumen administrasi tidak dengan sendirinya menjadi keputusan pemberhentian wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian yang dimulai melalui DPR. DPR harus terlebih dahulu menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan konstitusional. Sidang paripurna DPR harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR dan permohonan harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Selanjutnya, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permohonan diterima. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

MPR kemudian wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut. Keputusan pemberhentian harus diambil dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir. Wakil presiden yang bersangkutan juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Yogi menyatakan sependapat dengan pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengenai mekanisme tersebut. Menurutnya, jika persoalan persyaratan pendidikan dijadikan dasar untuk mengusulkan pemberhentian, pembuktian konstitusional tetap harus dilakukan melalui MK.

“Saya sepakat sepenuhnya dengan Prof. Jimly, dan beliau menyebut satu hal yang sangat penting: nanti akan ada pembuktian final lagi di Mahkamah Konstitusi. Artinya putusan kasasi kemarin bukan kata terakhir atas persoalan syarat. Ia bahkan bukan bagian dari forum itu,” kata Yogi.

Banda Aceh

10.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Aceh Selatan

12.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Jakarta Pusat

10.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

11.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

28 °C

Berawan

Kalimantan Utara

12.00 WITA

30 °C

Petir

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

Lampung

11.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

11.00 WITA

30 °C

Cerah

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Selatan

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Sumatera Utara

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Sumatera Barat

10.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Jawa Barat

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)