Rp106,3 M dan Muktamar NU: Dugaan Aliran Dana Korupsi Menyeret Nusron-Gus Ipul, KPK Didesak Bongkar!

Informasi tersebut menjadi salah satu materi yang didalami penyidik.

Pernyataan KPK ini menjadi penting karena membuka ruang penelusuran terhadap kemungkinan hubungan antara perkara korupsi ATR/BPN dan dugaan transaksi politik uang dalam Muktamar NU.

Namun, hingga kini belum ada kesimpulan resmi KPK yang menyatakan uang sitaan Rp106,3 miliar tersebut digunakan untuk membeli suara atau membiayai kegiatan Muktamar NU.

Gus Ipul Membantah, Nusron Belum Memberikan Keterangan kepada KPK

Di tengah berkembangnya dugaan tersebut, Gus Ipul telah membantah adanya aliran uang hasil korupsi untuk membiayai Muktamar NU.

Dalam keterangannya kepada ANTARA pada 9 Oktober 2026, Gus Ipul memastikan tidak ada dana hasil korupsi yang mengalir untuk kegiatan Muktamar NU. Ia meminta pihak yang melontarkan tuduhan agar menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bantahan Gus Ipul menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam menguji kebenaran laporan PCNU Sekadau.

Adapun Nusron Wahid sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara korupsi ATR/BPN. Namun, berdasarkan informasi dalam pemberitaan sebelumnya, ia tidak memenuhi dua kali panggilan KPK dengan alasan agenda internal kementerian.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan klarifikasi mengenai dugaan aliran dana dan hubungan pihak-pihak yang disebut dalam perkara semakin relevan untuk dijawab melalui proses hukum.

PCNU Sekadau Minta KPK Panggil Pihak-Pihak Terkait

Dalam materi tambahan pengaduannya, PCNU Sekadau mendesak KPK mengusut tuntas dugaan transaksi jual beli suara dalam Muktamar NU.

Pelapor juga meminta KPK memanggil dan meminta keterangan dari seluruh PCNU dan PWNU di Indonesia guna menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang, pengondisian dukungan, maupun transaksi lain yang berkaitan dengan pemilihan Rais Aam.

Selain itu, mereka meminta Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf ditetapkan sebagai tersangka.

Desakan tersebut merupakan tuntutan pelapor. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan.

Bagi KPK, perkara ini menghadirkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terang: apakah uang dalam perkara ATR/BPN benar mengalir ke lingkungan Muktamar NU? Siapa yang mengatur distribusinya? Apakah ada pihak yang menggunakan jabatan atau pengaruh untuk mengondisikan dukungan? Dan sejauh mana Nusron Wahid maupun Gus Ipul mengetahui persoalan tersebut?

Publik kini menunggu hasil penelusuran KPK. Jangan sampai dugaan aliran uang hanya berhenti pada nama-nama perantara, sementara sumber dana, pengendali, dan penerima manfaat tidak pernah terungkap.

Banda Aceh

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Kota Langsa

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Aceh Selatan

12.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Jambi

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

28 °C

Berawan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

31 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

Lampung

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Selatan

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Sumatera Utara

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Barat

12.00 WIB

27 °C

Cerah

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Barat

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)