Penulis: Luxfatul Azizah**
Kemiskinan merupakan salah satu masalah global yang terus terjadi dari tahun ke tahun di berbagai negara di dunia salah satunya indonesia. Pastinya kemiskinan di Indonesia bukan lagi hal yang baru terjadi, kemiskinan di Indonesia sudah menjadi hal yang kompleks dan membutuhkan tahapan-tahapan yang khusus dan program yang khusus untuk memimalisir atau bahkan menghilangkan masalah ini.
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.
Program keluarga harapan ini dibuat untuk masyarakat dengan tingkat kluster satu, atau masyarakat yang miskin. Permasalahan yang dominan timbul dari bantuan sosial ini biasanya ialah bersumber dari penerima yang tidak tepat sasaran. Dimana target utama dari program ini adalah Keluarga sangat miskin tetapi beberapa fakta lapangan membuktikan bahwa keluarga penerima manfaat adalah keluarga yang berkecukupan dalam Bidang Ekonomi.
Karena permasalahan ini, maka akan timbul masalah kedua yaitu, bantuan sosial tidak lagi sesuai dengan tujuan awal, yang dimana awalnya dibuat untuk akses pendidikan dan kesehatan tetapi kemudian bantuan sosial ini dijadikan cara oleh masyarakat untuk memenuhi keingan masyarakat bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.
Dikaji lebih lanjut, yang menjadi permasalahan dalam Program Keluarga harapan ini ialah masyarakat yang senang atau suka dengan julukan dan mengakui dirinya sebagai golongan masyarakat “miskin”, biasanya upaya ini dilakukan oleh masyarakat agar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
Tidak dapat kita pungkiri, bahwasanya masyarakat miskin di Indonesia sangat banyak menerima bantuan sosial tunai atau non tunai,hal ini sedikit banyaknya memicu kebiasaan masyarakat yang menjadi tidak lagi berkompetisi karena Sebagian besar kebutuhan hidup sudah di penuhi oleh pemerintah dan Negara.
Pemerintah sebagai pembawa perubahan di suatu wilayah atau negara seharusnya memberikan pemahaman, Pendidikan dan pengetahuan mengenai bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar miskin yang dimana masyarakat yang ‘cukup’ tidak berhak menerima bantuan ini, selain itu juga pemerintah sebaiknya memantau secara terus menerus jalannya program ini.
Masyarakat yang sudah memahami dan memiliki pengetahuan mengenai bantuan yang sudah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah yang target utamanya adalah masyarakat miskin, sebaiknya memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang berkecukupan yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat.
Program yang sudah diciptakan dan dibuat oleh pemerintah dengan perencanaan yang matang, bisa saja akan berjalan tidak efektif apabila tidak adanya dukungan penuh dari masyarakat tempat program tersebut dilaksanakan. Hal ini, bila terjadi secara terus menerus,pastinyan akan dapat menghambat suatu wilayah atau bahkan negara menjadi lebih baik dan maju.
**). Penulis adalah Mahasiswa ilmu politik Universitas Syiah Kuala
