Sehingga penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak dan bersifat mewah seperti itu telah menunjukkan kurangnya empati dan tanggung jawab moral para pemimpin kita.
Kemudian kita belajar bahwa dalam prinsip pemerintahan yang baik (good governance), anggaran publik seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dan dalam proses penganggarannya haruslah memenuhi asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Jika tidak demikian, maka sudahlah dapat diduga bahwa memang kebijakan tersebut hadir tanpa berpikir untuk berpihak bersama rakyat.
Sungguh bila mereka sedikit lebih bijaksana, mungkin anggaran sebesar itu sudah cukup untuk merenovasi infrastruktur dan pengadaan fasilitas belajar di sekolah sekolah daerah pelosok di aceh, hingga malah cukup juga untuk membangun rumah-rumah bagi kaum dhu’afa yang ada di aceh dan lain sebagainya. Namun apa boleh buat ketika anggaran sebesar itu di alokasikan untuk membalut diri dengan kemewahan.
Masyakarat Aceh terkhusus mahasiswa haruslah menyadari, bahwa kepedulian dan kecintaan terhadap daerah ini haruslah dibuktikan dengan nyata. Sesederhana dengan melek akan isu yang sedang terjadi, karna mengawasi dan saling mengingatkan, memberi kritik hingga masukan adalah tanggung jawab moral kita semua. Demi tercapainya cita-cita kita bersama Aceh yang maju, adil dan sejahtera
**). Mahasiswa Hukum USK
Beri Komentar