Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Jika dalam proses pencalonan terdapat dokumen yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang menerbitkan dokumen tersebut. 

Lebih jauh, bagaimana KPU melakukan verifikasi? Apakah terdapat dokumen lain yang dapat membuktikan kelulusan? Dan apakah keputusan menerima pencalonan masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab agar kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu tidak semakin terkikis.

Konstitusi menyediakan mekanisme, bukan jalan pintas.

Pasal 7A UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional apabila memang terdapat bukti bahwa seorang pejabat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan konstitusi.

Namun, Pasal 7B UUD 1945 juga mengatur mekanisme pemberhentian secara bertahap. DPR harus terlebih dahulu menggunakan hak menyatakan pendapat dan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. 

Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan.

Dengan demikian, putusan MA tidak otomatis membatalkan jabatan Wakil Presiden. 

Putusan tersebut harus ditempatkan sesuai objek dan ruang lingkup kewenangannya. Akan tetapi, apabila substansinya berkaitan langsung dengan persyaratan pencalonan, putusan itu patut menjadi bahan pemeriksaan serius dalam kerangka ketatanegaraan.

Di sisi lain, perlu kehati-hatian dalam membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya disebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran. 

Penolakan suatu permohonan karena persoalan kedudukan hukum atau tenggat waktu tidak serta-merta berarti MK telah memutus pokok perkara dan menyatakan seseorang tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Pertimbangan hukum dan amar putusan harus dibaca secara utuh.

Jangan sampai hukum hanya tegas kepada rakyat, tetapi lunak kepada kekuasaan.

Inilah inti persoalan yang sesungguhnya. Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemungutan suara. 

Demokrasi juga mensyaratkan bahwa setiap proses menuju kekuasaan harus berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

Kemenangan dalam pemilu tidak boleh dimaknai sebagai pembebasan dari kewajiban memenuhi persyaratan hukum. 

Sebaliknya, persyaratan hukum juga tidak boleh digunakan secara serampangan untuk mendelegitimasi hasil pemilu tanpa melalui mekanisme yang sah.

Banda Aceh

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Kota Langsa

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Aceh Selatan

12.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Jambi

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

28 °C

Berawan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

31 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

Lampung

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Selatan

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Sumatera Utara

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Barat

12.00 WIB

27 °C

Cerah

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Barat

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)