Keduanya harus berjalan beriringan: menghormati hasil demokrasi sekaligus memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dalam koridor konstitusi.
Karena itu, pemerintah, KPU, DPR, dan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang terang. Publik tidak membutuhkan perdebatan tanpa ujung, apalagi saling tuduh yang hanya memperkeruh suasana.
Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum berdasarkan dokumen, fakta, dan putusan pengadilan yang autentik.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran Rakabuming Raka. Ini tentang prinsip yang lebih besar: apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang, termasuk mereka yang sedang memegang kekuasaan?
Sebab, konstitusi tidak pernah dibuat untuk melindungi kekuasaan dari hukum. Justru konstitusi hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan melampaui batas hukum.
Dan ketika persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden dipersoalkan, negara tidak boleh memilih diam. Ia wajib memberikan jawaban melalui mekanisme hukum yang tersedia.
*(Direktur Jakarta Institute)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru