Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

OLEH: AGUNG NUGROHO*

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka membuka kembali perdebatan serius tentang persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden. 

Persoalannya bukan lagi sekadar polemik ijazah yang selama ini ramai di ruang publik, melainkan menyangkut bagaimana negara memastikan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan konstitusi.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, sebagaimana diberitakan, menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, terdapat perintah untuk menarik dan memusnahkan surat tersebut. 

Jika amar dan pertimbangan putusan memang demikian, konsekuensi hukumnya tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa.

Surat keterangan penyetaraan pendidikan memiliki arti penting karena berkaitan dengan pengakuan kesetaraan pendidikan luar negeri dengan jenjang pendidikan nasional. 

Sementara itu, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Apabila dokumen yang digunakan untuk membuktikan kesetaraan pendidikan dibatalkan oleh pengadilan, publik berhak mempertanyakan kembali dasar hukum yang digunakan penyelenggara pemilu ketika menyatakan persyaratan pencalonan telah terpenuhi.

Tentu, pembatalan satu surat tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang tidak memiliki ijazah atau dokumen kelulusan lain yang sah. 

Namun, pembatalan tersebut juga tidak boleh dipandang seolah-olah tidak memiliki konsekuensi terhadap proses verifikasi pencalonan. 

Harus ada penjelasan terbuka mengenai dokumen apa yang sebenarnya menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut.

Persoalan administrasi bisa berujung pada persoalan konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan presiden dan wakil presiden bukan jabatan yang persyaratannya dapat ditentukan berdasarkan kelonggaran administratif.

Keduanya merupakan jabatan konstitusional yang proses pengisiannya harus tunduk pada hukum.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut dijabarkan melalui undang-undang. 

Artinya, persyaratan pendidikan bukan formalitas yang boleh diabaikan, melainkan bagian dari aturan konstitusional yang mengikat setiap calon tanpa terkecuali.

Banda Aceh

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Kota Langsa

11.00 WIB

31 °C

Cerah

Aceh Selatan

12.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jakarta Pusat

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Jambi

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

28 °C

Berawan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

31 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

Lampung

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Selatan

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Sumatera Utara

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Sumatera Barat

12.00 WIB

27 °C

Cerah

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

33 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Barat

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)